Kompas.com - 13/11/2019, 20:48 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan soal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019). KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pd. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoJuru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan soal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019). KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pd.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga Darwin Maspolim pada Rabu (13/11/2019).

Darwin merupakan tersangka penyuap dalam kasus restitusi pajak yang melibatkan PT Wahana Auto Ekamarga (PT WAE) dan empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

"Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama terhitung mulai 13 November-2 Desember 2019 di Rutan K4 KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis.

Pantauan Kompas.com, Darwin meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 19.00 WIB.

Baca juga: KPK Panggil Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Darwin yang sudah mengenakan rompi tahanan warna oranye itu tak menjawab pertanyaan awak media yang mengerubunginya.

Ia tampak berjalan cepat menuju mobil yang akan mengantarnya ke tahanan. Darwin ditahan setelah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.

"Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap DM sebagai tersangka. Diperdalam terkait dugaan penyerahan uang pada petugas pajak," ujar Febri.

Dalam kasus ini, Komisaris PT WAE Darwin Maspolim diduga menyuap empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Keempatnya awalnya ditugaskan untuk memeriksa pajak PT WAE.

PT WAE merupakan perusahaan PMA (penanaman modal asing) yang menjalankan bisnis sebagai dealer dan pengelola layanan sales, services, spare part, dan body paint untuk mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda.

Baca juga: Pajak BBNKB Jadi 12,5 Persen demi Kurangi Kemacetan di Jakarta

Keempat penerima suap, yakni Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Hadi Sutrisno, Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Jumari dan Anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE M Naim Fahmi.

"Tersangka DM, pemilik saham PT WAE, diduga memberi suap sebesar Rp 1,8 miliar untuk YD, HS, JU dan MNF agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada Kamis (15/8/2019).

Suap ditujukan agar jumlah restitusi pajak yang harus dikembalikan negara lebih besar daripada yang terutang. Caranya adalah dengan merekayasa nota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

Nasional
Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Nasional
PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Nasional
Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Nasional
Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Nasional
Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Nasional
Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Nasional
Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Nasional
Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Nasional
Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Nasional
Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X