KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Kompas.com - 13/11/2019, 20:48 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan soal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019). KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pd. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoJuru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan soal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019). KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pd.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga Darwin Maspolim pada Rabu (13/11/2019).

Darwin merupakan tersangka penyuap dalam kasus restitusi pajak yang melibatkan PT Wahana Auto Ekamarga (PT WAE) dan empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

"Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama terhitung mulai 13 November-2 Desember 2019 di Rutan K4 KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis.

Pantauan Kompas.com, Darwin meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 19.00 WIB.

Baca juga: KPK Panggil Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Darwin yang sudah mengenakan rompi tahanan warna oranye itu tak menjawab pertanyaan awak media yang mengerubunginya.

Ia tampak berjalan cepat menuju mobil yang akan mengantarnya ke tahanan. Darwin ditahan setelah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.

"Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap DM sebagai tersangka. Diperdalam terkait dugaan penyerahan uang pada petugas pajak," ujar Febri.

Dalam kasus ini, Komisaris PT WAE Darwin Maspolim diduga menyuap empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Keempatnya awalnya ditugaskan untuk memeriksa pajak PT WAE.

PT WAE merupakan perusahaan PMA (penanaman modal asing) yang menjalankan bisnis sebagai dealer dan pengelola layanan sales, services, spare part, dan body paint untuk mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda.

Baca juga: Pajak BBNKB Jadi 12,5 Persen demi Kurangi Kemacetan di Jakarta

Keempat penerima suap, yakni Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Hadi Sutrisno, Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Jumari dan Anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE M Naim Fahmi.

"Tersangka DM, pemilik saham PT WAE, diduga memberi suap sebesar Rp 1,8 miliar untuk YD, HS, JU dan MNF agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada Kamis (15/8/2019).

Suap ditujukan agar jumlah restitusi pajak yang harus dikembalikan negara lebih besar daripada yang terutang. Caranya adalah dengan merekayasa nota.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X