Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Kompas.com - 13/11/2019, 17:38 WIB
 Polisi berjaga pascaledakan yang diduga bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumut, Rabu (13/11/2019). Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal mengonfirmasi bahwa jumlah sementara korban luka-luka dalam peristiwa ledakan bom tersebut berjumlah 6 orang. ANTARA FOTO/IRSAN MULYADI Polisi berjaga pascaledakan yang diduga bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumut, Rabu (13/11/2019). Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal mengonfirmasi bahwa jumlah sementara korban luka-luka dalam peristiwa ledakan bom tersebut berjumlah 6 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meningkatkan pengamanan di kantor-kantor kepolisian di Indonesia menyusul ledakan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019) pukul 08.45 WIB.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyampaikan, penetapan standar pengamanan yang lebih ketat dilakukan sebagai upaya memastikan keamanan bagi masyarakat yang ingin mengurus SKCK di semua kantor kepolisian.

"Kejadian tersebut memang cukup mengejutkan. Namun demikian, untuk standar operasional prosedur keamanan mako di seluruh polres kemudian polda, sudah dilakukan dengan sangat baik," ujar Dedi di Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Penerapan standar keamanan, kata Dedi, bahkan sudah dilakukan polisi sebelum ledakan itu terjadi.

Baca juga: Polri: Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Mengejutkan, tetapi...

Ia memastikan bahwa pihak kantor kepolisian melakukan pemeriksaan ketat dengan menggeledah fisik dan barang bawaan para pengunjung.

"Namun demikian, pemeriksaan sebagai SOP itu tidak mengurangi pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang dilaksanakan anggota Polri tetap dilakukan dengan sangat baik," kata dia.

Pagi tadi, RMN yang mengenakan jaket berlogo ojek online meledakkan bom bunuh diri di halaman Mapolrestabes Medan. RMN tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan.

Saat peristiwa itu terjadi, banyak masyarakat Kota Medan sedang berada di Mapolrestabes Medan untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Baca juga: Ada Bom Bunuh Diri di Medan, Polres Tangsel Patroli Khusus di Posko Pembuatan SKCK dan Area Publik dan

Banyaknya anggota masyarakat yang sedang mengurus SKCK ini terkait jadwal rekrutmen calon pegawai negeri sipil di sejumlah kementerian dan lembaga. 

Agar layanan berjalan dan kondusif, kepolisian setempat kemudian mengalihkan pelayanan ke polsek terdekat.

Peristiwa itu juga menyebabkan enam orang menjadi korban luka ringan. Empat orang merupakan personel Polri, satu orang pekerja PHL, dan seorang lainnya masyarakat biasa.

Selain itu, sejumlah kendaraan yang diparkir di dekat TKP juga mengalami rusak ringan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X