Dalam Berantas Korupsi, Jaksa Agung Tak Targetkan Jumlah Penanganan Perkara

BOGOR, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan di bawah kepemimpinanmya, kinerja korps adhyaksa dalam memberantas korupsi tak lagi dinilai berdasarkan jumlah penanganan perkara.

Ia mengatakan, kejaksaan kini harus mengedepankan pencegahan dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Karenanya ia menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di daerah untuk melakukan pemetaan.

"Saya akan menitikberatkan bagaimana daerah saudara bebas dari korupsi, tidak ada lagi target operasi, tidak ada lagi karang mengarang siapa lagi yang harus (ditangkap) untuk memenuhi (target)," ujar Burhanuddin pada Rapat Koordinasi Nasional Forkopimda di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Digugat OC Kaligis soal Kasus Sarang Burung Walet yang Libatkan Novel, Ini Kata Jaksa Agung

"Dan diminta kepada saudara buatkan peta wilayah bebas korupsi. Tetapi dengan konsekuensi apabila di dalam rentang waktu daerah wilayah korupsi masih ada korupsi saya ambil tindakan," lanjut dia.

Ia menambahkan, para kepala kejaksaan negeri (Kejari) dan kepala kejaksaan tinggi (Kejati) harus menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo agar penanganan kasus korupsi tak lagi berfokus pada penindakan dan pengembalian kerugian negara.

Burhanuddin meminta para Kepala Kejari dan Kejati berpikir keras agar korupsi tak lagi terulang dengan menyiapkan sistem pencegahan yang ketat.

Baca juga: Setelah Fahri Hamzah Cs, Mantan Jaksa Agung Juga Dapat Tabungan Hari Tua dari Taspen

"Maka ciptakan mekanisme pengawasan yang ketat dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan zona berintegritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dalam pelayanan," ujar Burhanuddin.

"Output yang akan dihasilkan adalah kesungguhan setiap satuan kerja untuk melakukan pelayanan publik dengan sebaiknya, dengan demikian diharapkan terciptanya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi," lanjut dia.