Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Dengan Biaya Berapa Pun, Pertahanan Indonesia Harus Kuat

Kompas.com - 11/11/2019, 18:20 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpendapat bahwa sektor pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi.

Prabowo mengatakan, dirinya ingin pertahanan Indonesia tetap kuat agar tidak kalah dengan negara lain, berapa pun biaya yang dibutuhkan.

"Dalam pandangan saya, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi, bukan sekadar biaya," ujar Prabowo saat memaparkan program Kementerian Pertahanan dalam rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Prabowo: Kalau Terpaksa Perang, Laksanakan Pertahanan Rakyat Semesta!

"Kita yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan tidak boleh membiarkan Indonesia lemah. Dengan biaya berapa pun menurut saya Indonesia harus kuat. Kalau tidak, diinjak bangsa lain," tutur dia.

Menurut Prabowo, hampir semua perang yang terjadi karena perebutan sumber daya ekonomi.

Setiap konflik yang terjadi, selalu berujung pada penguasaan sumber daya energi, air bersih atau sumber daya alam strategis lain.

Baca juga: Saat Prabowo dan Politisi PDI-P Berdebat soal Keterbukaan Anggaran Kemenhan...

Oleh sebab itu, kata Prabowo, pemerintah akan membangun sistem pertahanan dengan efisiensi anggaran dan anggaran kerja.

"Mari kita mulai meneruskan, membangun sistem pertahanan yang baik dengan efisiensi anggaran dan efisiensi kerja," kata Prabowo.

Di sisi lain, lanjut Prabowo, pembangunan ekonomi dan infrastruktur memerlukan stabilitas keamanan.

Baca juga: Prabowo: Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara

Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, tanpa adanya sistem pertahanan yang baik, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan.

"Kalau tidak ada perdamaian, tidak mungkin ada stabilitas. Kalau tidak ada stabilitas, tidak ada pembangunan ekonomi. Kalau tidak ada pembangunan ekonomi, tidak ada kemakmuran. Kita perlu investasi, pertahanan adalah investasi," ujar Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan anggaran pertahanan menjadi Rp 131 triliun pada 2020.

Baca juga: Komisi I dan Prabowo Akan Bahas Keamanan di Papua hingga Alutsista

Sementara berdasarkan buku APBN 2020, anggaran Kementerian Pertahanan akan mencapai Rp 127,4 triliun pada 2020, lebih besar dibandingkan 2019 yang hanya Rp 109,6 triliun.

"Alokasi anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp 121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp 131 triliun tahun 2020," ujar Jokowi dalam peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Kompas TV Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR pada Senin (11/11/19). Rapat digelar untuk melihat rencana kerja Menteri Pertahanan selama lima tahun ke depan. Rapat kerja perdana Menhan Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR sempat diwarnai perdebatan terkait pembahasan anggaran. Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Effendi Simbolon sempat meminta agar Menhan Prabowo Subianto menyampaikan anggaran kerja seperti yang tertulis dalam laporan. Namun, Prabowo sempat meminta agar pembahasan dilakukan tertutup karena menyangkut rahasia negara. #PrabowoSubianto #DebatPrabowo #AnggaranKemhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com