Ketua MPR: Mayoritas Masyarakat Indonesia Pilih Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo memastikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal untuk jadi ideologi resmi.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Merawat Kemajemukan Memperkuat Negara Pancasila: Agenda Nasional Promosi Toleransi pada Kepemimpinan Baru yang diselenggarakan SETARA Institute, Senin (11/11/2019) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"Penyebaran paham radikalisme nyata dan ada, mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal ideologi resmi negara ini," ujar Bambang.

Baca juga: 4 Tips Sukses Mahasiswa Jadi Wirausahawan dari Rektor Universitas Pancasila

Dengan demikian, kata dia, gejala-gejala intoleransi dan radikalisme yang belakangan muncul tak mewakili bangsa Indonesia yang masih memelihara toleransi.

"Gejala intoleransi dan radikalisme tak sepenuhnya mewakili potret besar toleransi umat beragama di Indonesia," lanjut dia.

Bambang mengatakan, sebuah survei pada 2017 menyebutkan, indeks kerukunan umat beragama masyarakat Indonesia masih mengedepankan toleransi walaupun secara statistik menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan, kata dia, studi tentang gambaran besar toleransi di Indonesia yang dilakukan peneliti luar negeri memperkuat hasil survei tersebut.

"Dalam beberapa studi penelitian luar menegaskan, Indonesia menjadi bukti bahwa agama tak menjadi faktor penghambat demokrasi. Malah menurutnya, semakin intens seorang beragama semakin besar kemungkinannya menerima nilai-nilai demokrasi dan toleransi," terang Bamsoet.

Menurut Bamsoet, intoleransi sebagai cikal-bakal munculnya radikalisme yang berujung pada aksi terorisme harus diatasi secara sungguh-sungguh.

Sebab, kata dia, tumbuh suburnya sikap intoleran tergantung di lahan mana dia berkembang.

"Jika ia hidup di tanah gersang maka sikap intoleransi sulit menemukan tempatnya. Sebaliknya, jika hidup di alam subur maka akan cepat berkembang," kata dia.

"Mari kita jadikan bumi Indonesia menjadi lahan yang gersang bagi sikap-sikap intoleransi," lanjut dia.

Sementara itu Direktur Riset SETARA Institute Halili mengungkapkan, dalam 12 tahun terakhir SETARA Institute menemukan 2.400 peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dengan jumlah tindakan 3.177 yang tersebar di 34 provinsi.

Adapun dari 10 besar provinsi dengan jumlah peristiwa tertinggi, posisi pertama diraih oleh Jawa Barat dengan 629 peristiwa, disusul oleh DKI Jakarta di posisi dua dengan 291 peristiwa, dan Jawa Tinur di posisi tiga dengan jumlah 270 peristiwa.

"Jawa Barat dalam 12 tahun tidak pernah turun dari peringkat 1 karena multifaktor," kata dia.

Dari temuan SETARA Institute, pelaku atau aktor dari pelanggaran KBB itu sendiri ada dari negara dan non negara.

Baca juga: Surya Paloh Singgung Parpol Ngakungaku Pancasila, Hendrawan: Bukan PDI-P

Aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran dilalukan oleh kepolisian sebanyak 480 tindakan.

Posisi kedua diraih oleh pemerintah daerah dengan 383 tindakan, serta posisi ketiga adalah Kementerian Agama sebanyak 89 tindakan.

Sementara pelaku dari non negara paling banyak dilakukan oleh kelompok warga hingga 600 tindakan, ormas keagamaan 249 tindakan, MUI 242 tindakan, FPI 181 tindakan, dan beberapa pelaku lainnya.