Saat berpidato dalam Kongres II Partai Nasdem yang digelar Jumat (8/11/2019) malam, Surya merespons berbagai anggapan terkait pertemuan dirinya dengan Sohibul Iman.
Meski tak secara langsung menyinggung soal kelakar Presiden Jokowi, namun Surya bicara mengenai momen silaturahim antara elite politik.
Surya menuturkan, sudah terlalu banyak intrik dan kecurigaan yang mengundang sinisme, termasuk di kalangan elite politik. Bahkan, kata dia, rangkulan sesama teman pun dicurigai.
"Bangsa ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain, kecurigaan satu sama lain. Hingga kita berkunjung ke kawan, mengundang kecurigaan," kata Surya.
Baca juga: Surya Paloh: Rangkulan Silaturahim Dimaknai Kecurigaan...
Ia juga menyebut bahwa ada yang mencurigai saat sesama politisi saring merangkul.
Kecurigaan itu, kata Surya, merupakan diskursus politik yang paling picisan karena dimaknai dengan berbagai tafsir dan kecurigaan.,
"Hubungan, rangkulan tali silaturahmi itu dimaknai dengan berbagai macam tafsir dan kecurigaan," ujar Surya.
Surya Paloh lalu menyebutkan, sistem demokrasi yang dianut di Indonesia begitu liberal, tetapi penerapannya sangat ortodoks konservatif.
"Kita bilang kita mau maju, tapi kita melangkah ke belakang," kata dia.
Baca juga: Surya Paloh : Tak Ada Tempat Bagi Nasdem Kalau Melenceng dari Tujuannya
Dalam pertemuan antara Surya Paloh dan Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, keduanya sepakat untuk memperkuat sistem check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.
Partai Nasdem, yang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah, dianggap bermanuver dan berupaya membangun poros politik baru.
Sikap ini mendapat kritik dari salah satu mitra koalisinya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Wakil Sekjen PDI-P Arif Wibowo mengingatkan agar Nasdem tidak mempraktikan politik dua kaki dengan menjajaki kerja sama dengan PKS.
"Kami meminta kepada semua partai koalisi untuk taat asas, untuk menjaga sikap dan tindakan yang etis sebagai partai koalisi pemerintahan," ujar Arif saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
"Dengan demikian setiap partai koalisi pendukung pemerintah seharusnya tidak boleh (mempraktikan) politik dua kaki," ucapnya.
Baca juga: Manuver Partai Nasdem, Politik Dua Kaki, dan Sinyal Koalisi Jokowi-Maruf yang Mulai Rapuh...