Pelukan Hangat Surya Paloh-Sohibul Iman dan Sindiran Jokowi...

Menurut Arif, seluruh parpol koalisi memiliki kewajiban untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin supaya dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, pemerintah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan.

"Sebagai partai utama koalisi pemerintahan kita tentu bermaksud mengingatkan pada semua partai yang selama ini sudah menyatakan komitmennya bekerja dengan baik untuk memenangkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Arif.

Pada prinsipnya, kata Arif, setiap parpol memiliki hak untuk berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk parpol yang berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Nasdem: Bodoh jika Kita Meninggalkan Jokowi

Namun demikian, seharusnya parpol pendukung pemerintah tidak lagi bermanuver untuk menaikkan posisi tawarnya dalam pemerintahan.

"Karena komitmennya pada visi presiden yang sama, dipahami dan disepakati sejak awal. Nah dengan demikian seharusnya sudah tidak ada lagi proses tawar-menawar. Namanya komitmen itu ada loyalitas dan kesetiaan," kata Arif.

Arif pun mengkritik kesepakatan antara Partai Nasdem dan PKS terkait penguatan fungsi check and balance di DPR.

"Ya seharusnya (check and balance dijalankan) oleh mereka yang ada di luar pemerintahan, bukan yang di dalam pemerintahan," ujar Arif.

Baca juga: Pengamat: Nampaknya Nasdem Kurang Happy dengan Koalisi Jokowi