[POPULER SEPEKAN] Seputar Gugatan Wiranto | Novel Baswedan Dituding Merekayasa

Kompas.com - 11/11/2019, 05:15 WIB
Wiranto saat datang ke Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWiranto saat datang ke Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/10/2019).
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Setelah tidak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto masih menarik perhatian pembaca Kompas.com.

Sepanjang pekan lalu, 3-9 November 2019, artikel tentang Wiranto yang mengajukan gugatan kepada seseorang bernama Bambang Sujagad Susanto menjadi yang paling populer di desk Nasional.

Kabar ini bermula saat Wiranto diketahui mengajukan gugatan perdata kepada Bambang sebesar Rp 44,9 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 538/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. Dalam situs informasi penelusuran perkara PN Jakarta Pusat, tertulis bahwa Bambang dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Selengkapnya, baca: Wiranto Gugat Bambang Sujagad Susanto Bayar Uang Sekitar Rp 44,9 Miliar

Kemudian diketahui bahwa Bambang Sujagad Susanto merupakan mantan bendahara umum Partai Hanura pada 2009. Saat itu, Wiranto merupakan ketua umum Partai Hanura.

Menurut pengacara Wiranto, Adi Warman, terdapat surat perjanjian dengan Bambang tertanggal 24 November 2009.

Saat itu, Wiranto menitipkan uang sebesar 2.310.000 dollar Singapura atau setara Rp 23,66 miliar ke Bambang.

Adi menjelaskan, dalam perjanjian itu, dana tersebut merupakan uang titipan Wiranto agar nantinya disimpan Bambang di bank.

Namun, sejak 2009 hingga sekarang Wiranto tidak bisa menarik uang titipan itu. Menurut Adi, Bambang mengemukakan berbagai alasan, seperti digunakan untuk usaha.

Menurut dia, uang tersebut merupakan hasil usaha, dan tidak ada kaitannya dengan Partai Hanura.

Selengkapnya mengenai gugatan Wiranto, baca: Wiranto Menggugat Eks Bendum Hanura, Ini 5 Faktanya...

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

Nasional
Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Nasional
Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk 'Destructive Fishing'

Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk "Destructive Fishing"

Nasional
Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X