Wiranto Menggugat Eks Bendum Hanura, Ini 5 Faktanya...

Kompas.com - 06/11/2019, 13:54 WIB
Wiranto saat datang ke Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWiranto saat datang ke Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/10/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menkopolhukam) Wiranto menggugat Bambang Sujagad Susanto.

Bambang diketahui merupakan mantan Bendahara Umum DPP Partai Hanura, partai yang didirikan Wiranto pada 2006 silam.

Gugatan yang dilayangkan merupakan gugatan wanprestasi atau ingkar janji, lantaran Bambang dinilai tidak menaati isi Surat Perjanjian yang dibuat bersama pada 2009 silam.

Saat itu, Wiranto belum duduk di kursi pemerintahan.

Adapun besaran gugatan yang dilayangkan Wiranto melalui kuasa hukumnya, Adi Warman, sebesar Rp 44,9 miliar.

Kompas.com merangkum sejumlah fakta terkait gugatan tersebut. Berikut paparannya:

Gugat ke PN Jakarta Pusat

Mantan Ketua Umum DPP Partai Hanura itu melayangkan gugatan kepada eks anak buahnya di partai ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Di dalam Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat diketahui bahwa gugatan didaftarkan pada 9 September 2019 lalu dengan Nomor Perkara 538/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst.

Wiranto menunjuk Adi Warman sebagai kuasa hukumnya. Sedianya, sidang pertama dilaksanakan pada 1 Oktober 2019 namun akhirnya ditunda dengan alasan tergugat, Bambang Sujagad Susanto, yang tak hadir.

Sidang kembali dilanjutkan pada 10 Oktober dengan agenda pemanggilan tergugat. Setelah itu dilanjutkan dengan mediasi pada 31 Oktober 2019.

Baca juga: Pengacara Jelaskan Gugatan Rp 44,9 Miliar Wiranto terhadap Bambang Sujagad

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Nasional
KA Serayu Pagi Jurusan Pasar Senen-Purwokerto Anjlok di Ciamis, Ganggu Perjalanan KA Lain

KA Serayu Pagi Jurusan Pasar Senen-Purwokerto Anjlok di Ciamis, Ganggu Perjalanan KA Lain

Nasional
Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X