Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Menko PMK: Kami Sedang Cari Solusi Terbaik

Kompas.com - 08/11/2019, 21:03 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Senin (28/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenko PMK Muhadjir Effendy saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Senin (28/10/2019).

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, pihaknya akan membicarakan usulan subsidi terhadap iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan dengan kementerian terkait.

"Memang nanti ada subsidi. Ini juga akan dibicarakan antar-kementerian," kata Muhadjir setelah kunjungannya ke beberapa rumah sakit di Malang, Jawa Timur, Jumat (9/11/2019).

Dia berharap agar DPR dapat memahami semua proses untuk rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut mengingat hal ini menyangkut dana yang begitu besar.

"Saya tak bisa janji muluk-muluk, akan kami carikan solusi secepatnya," kata dia.

Kendati demikian, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengakomodasi keinginan DPR agar iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III mandiri tidak naik.

Baca juga: BPJS Kesehatan Klaim Sudah Bersihkan 27 Juta Data Peserta

Pihaknya akan tetap melihat, menghitung, dan mempertimbangkan dari berbagai sisi atas penolakan kenaikan iuran tersebut.

"Saya tahu DPR bawa aspirasi, tapi pemerintah juga memahami bahwa kami harus memenuhi sesuai kemampuan pemerintah, termasuk soal anggaran," kata dia.

Jika usulan subsidi ini dipenuhi, kata dia, dibutuhkan Rp 4 triliun dalam setahun.

Dengan demikian, tak mudah untuk memutuskan hal tersebut sehingga harus ada penghitungan yang benar.

"Saya harus konsultasi dengan Menteri Keuangan bagaimana kesiapannya. Kalau ada alternatif, apa yang harus kita lakukan?" ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X