BPJS Kesehatan Klaim Sudah Bersihkan 27 Juta Data Peserta

Kompas.com - 08/11/2019, 18:11 WIB
Ilustrasi BPJS Kompas.com/Retia Kartika DewiIlustrasi BPJS

MALANG, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan Fahmi Idris menyampaikan, pihaknya sudah menyelesaikan cleansing atau pembersihan data penerima bantuan iuran (PIB).

Dari hasil pembersihan itu, ada sebanyak 27 juta data yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Semua sudah selesai, jadi BPKP menemukan  27 juta data, kami cleansing semua," ujar Fahmi Idris di sela mendampingi kunjungan Menko PMK Muhadjir Effendy di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).

Dia mengatakan, hasil cleansing tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca juga: Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Menko PMK: Belum Ada Kesepakatan dengan DPR

Bahkan, dari Kemenkes pun sudah menyampaikannya pula kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

"Itu akan ada rapat tiga menteri," kata dia.

Adapun cleansing data tersebut dilakukan dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR.

Komisi IX DPR diketahui menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri kelas III.

Namun, menurut Fahmi, penolakan tersebut hanya sampai cleansing data PIB terpenuhi.

"Kami di BPJS Kesehatan sudah melapor, kemarin cleansing sudah selesai sehingga finalisasi, nanti di rapat tingkat menteri," kata dia.

Baca juga: Akan Disubsidi, Tarif BPJS Kesehatan Kelas 3 Kembali ke Rp 25.500

Adapun, cleansing data tersebut dibutuhkan agar mengetahui jumlah pasti peserta BPJS baik yang aktif maupun tidak.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Nasional
Badan Otoritas Ibu Kota Baru Terbentuk Bulan Depan

Badan Otoritas Ibu Kota Baru Terbentuk Bulan Depan

Nasional
BPIP: Koruptor Sudah Pasti Tidak Pancasilais

BPIP: Koruptor Sudah Pasti Tidak Pancasilais

Nasional
Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X