Dirut BPJS Kesehatan Luruskan soal "Debt Collector" Iuran...

Kompas.com - 06/11/2019, 14:53 WIB
Rapat kerja BPJS Ksehatan dengan Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaRapat kerja BPJS Ksehatan dengan Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris membantah anggapan masyarakat tentang adanya debt collector dalam sistem penagihan iuran.

Fahmi mengatakan, BPJS Kesehatan memang sedang memperbaiki sistem penagihan iuran peserta yang menunggak dalam membayar.

Akan tetapi, yang disebut-sebut sebagai debt collector itu sebenarnya adalah orang yang bertugas mengingatkan pembayaran iuran.

"Kami ingin meluruskan pemberitaan tentang debt collector. Jadi, sesungguhnya, tidak ada sama sekali niat kami dari awal untuk mengembangkan debt collector," ujar Fahmi, saat rapat kerja BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Ini mungkin yang dianggap sebagai debt collector, tugasnya mengingatkan untuk membayar iuran," tuturnya.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Dirut Sebut Pemerintah Jamin Masyarakat Miskin

Fahmi menjelaskan, pihak yang bakal menjadi pengingat iuran adalah kader Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN).

Selain bertugas menjadi pengingat, kader JKN juga berfungsi membantu memberikan informasi dan penanganan pengaduan seputar BPJS Kesehatan. Mereka, bakal terhubung langsung dengan kantor cabang BPJS.

"Sehingga kalau ada masalah, peserta mengadu yang dibina oleh kader, itu dengan cepat bisa dibantu," ujar Fahmi.

Kader JKN juga bertugas untuk membantu memudahkan pendaftaran BPJS Kesehatan.

Diharapkan, seorang kader JKN bisa membantu masyarakat sekitarnya yang ingin ikut serta sebagai peserta BPJS.

Baca juga: Bingung soal Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini yang Harus Dilakukan

Mengenai tugas mengingatkan pembayaran iuran, kata Fahmi, kader JKN tidak akan menggunakan cara kekerasan.

Fahmi menjamin bahwa kader JKN hanya akan mengingatkan menggunakan cara yang persuasif.

"Jadi tidak ada kesan bahwa mengancam-ancam dengan membayar, hanya mengingatkan saja, 'Bu, Pak, jangan lupa loh bayar iuran. Sekarang sudah menunggak sekian bulan, karena kewajiban bayar iuran'," kata Fahmi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X