Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Nampaknya Nasdem Kurang "Happy" dengan Koalisi Jokowi

Kompas.com - 03/11/2019, 20:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan berpandangan, manuver Nasdem yang belakangan merapat ke partai-partai oposisi pemerintah karena partai pimpinan Surya Paloh itu tak senang akan koalisi Joko Widodo.

"Tampaknya Nasdem kurang happy dengan koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi," kata Djayadu saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Menurut Djayadi, sejak awal Nasdem sudah memperlihatkan sikap penolakan terhadap bergabungnya Gerindra ke koalisi Jokowi.

Namun demikian, Jokowi pada akhirnya memutuskan merangkul Gerindra dengan menempatkan dua elitenya, Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo, dalam pemerintahan.

Meskipun Gerindra satu koalisi dengan Nasdem di bawah Kabinet Indonesja Maju, Djayadi menyebut, Nasdem merasa kurang nyaman.

Baca juga: Pengamat: Manuver Nasdem Erat Kaitan dengan Anies dan Persiapan Pilpres 2024

 

Tidak hanya itu, Nasdem diduga kurang nyaman dengan PDI-Perjuangan.

Djayadi mengatakan, ada kemungkinan, ke depan Nasdem tetap bakal menjadi partai koalisi yang aktif memberikan kritik ke pemerintah layaknya oposisi.

"Dalam koalisi multipartai presidensil seringkali terjadi partai tertentu tidak seratus persen bersama presiden dan pengalaman Indonesia kan begitu, 2014-2019 ada partai anggota koalisi tetapi dalam beberap kebijakan beda dengan presiden," ujar dia.

Kemungkinan lainnya, manuver Nasdem ini adalah ancang-ancang untuk membentuk poros baru di 2024.

Namun, menurut Djayadi, tidak menutup kemungkinan pula Nasdem keluar dari koalisi dan ada partai baru yang masuk menggantikan Nasdem.

"Jadi, sekali lagi ini masih tampaknya masih saling penjajakan dan mungkin Nasdem juga masih menunggu bagaimana reaksi partai-partai di internal koalisi, terutama reaksi Pak Jokowi gimana," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.

Baca juga: PKS dan Nasdem Sempat Berkelakar soal Nyaris Penuhi Ambang Batas Pilpres

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019), memberi sinyal koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mulai rapuh.

Dalam pertemuan yang digelar di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, keduanya sepakat untuk memperkuat sistem check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Usai bertemu dengan PKS, kini Nasdem berencana untuk melakukan pertemuan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga berada di kubu oposisi.

Partai Nasdem yang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah dianggap bermanuver dan berupaya membangun poros politik baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com