Pengamat: Nampaknya Nasdem Kurang "Happy" dengan Koalisi Jokowi

Kompas.com - 03/11/2019, 20:34 WIB
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berbincang dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. PUSPA PERWITASARIKetua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berbincang dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan berpandangan, manuver Nasdem yang belakangan merapat ke partai-partai oposisi pemerintah karena partai pimpinan Surya Paloh itu tak senang akan koalisi Joko Widodo.

"Tampaknya Nasdem kurang happy dengan koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi," kata Djayadu saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Menurut Djayadi, sejak awal Nasdem sudah memperlihatkan sikap penolakan terhadap bergabungnya Gerindra ke koalisi Jokowi.

Namun demikian, Jokowi pada akhirnya memutuskan merangkul Gerindra dengan menempatkan dua elitenya, Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo, dalam pemerintahan.

Meskipun Gerindra satu koalisi dengan Nasdem di bawah Kabinet Indonesja Maju, Djayadi menyebut, Nasdem merasa kurang nyaman.

Baca juga: Pengamat: Manuver Nasdem Erat Kaitan dengan Anies dan Persiapan Pilpres 2024

 

Tidak hanya itu, Nasdem diduga kurang nyaman dengan PDI-Perjuangan.

Djayadi mengatakan, ada kemungkinan, ke depan Nasdem tetap bakal menjadi partai koalisi yang aktif memberikan kritik ke pemerintah layaknya oposisi.

"Dalam koalisi multipartai presidensil seringkali terjadi partai tertentu tidak seratus persen bersama presiden dan pengalaman Indonesia kan begitu, 2014-2019 ada partai anggota koalisi tetapi dalam beberap kebijakan beda dengan presiden," ujar dia.

Kemungkinan lainnya, manuver Nasdem ini adalah ancang-ancang untuk membentuk poros baru di 2024.

Namun, menurut Djayadi, tidak menutup kemungkinan pula Nasdem keluar dari koalisi dan ada partai baru yang masuk menggantikan Nasdem.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X