Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pertemuan Nasdem-PKS Tak Perlu Dimaknai Kekuatan Politik Baru

Kompas.com - 01/11/2019, 11:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan, pertemuan elite politik antar partai tak perlu buru-buru dimaknai sebagai kekuatan politik baru.

Hal tersebut disampaikan Pangi menyusul pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman pada Rabu (30/10/2019) lalu.

"Pertemuan elite politik partai Nasdem dan sedang menunjukkan kedewasaan berpolitik meski berada pada kutub politik yang berbeda. Ini jangan buru-buru dimaknai sebagai upaya membentuk poros kekuatan politik baru untuk kepentingan politik jangka pendek," terang Pangi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: Pengamat: Nasdem Ngambek Politik, Tak Puas terhadap Susunan Kabinet

Pangi mengatakan, silaturahmi elite politik sudah semestinya dilakukan untuk mencegah terjadinya kebuntuan politik.

Pertemuan seperti itu, kata dia, justru sangat dibutuhkan untuk meredakan ketegangan di tingkat akar rumput (grassroot) yang terjadi selama pemilihan umum (pemilu) lalu.

"Kader dan simpatisan membutuhkan contoh langsung dari para elitenya, bagaimana harus bersikap pasca kompetisi. Kedewasaan politik harus diaplikasikan dan persatuan harus diutamakan," kata dia.

Baca juga: Lakukan Manuver, Nasdem Dinilai Tak Puas dengan Susunan Kabinet Jokowi

Apalagi, kata dian tradisi membangun suasan sportivitas dalam politik dengan silaturahmi seperti ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan lawannya kala itu, Prabowo Subianto.

Pangi mengatakan, mereka tahu kapan saatnya berkompetisi dan bersatu.

"Jadi tradisi sportivitas sangat dibutuhkan, kalau ingin bergabung atau beroposisi itu sah-sah saja, tapi jangan bikin rusuh," kata dia.

Baca juga: Manuver Partai Nasdem, Politik Dua Kaki, dan Sinyal Koalisi Jokowi-Maruf yang Mulai Rapuh...

Elite politik tidak boleh lelah untuk terus mengedukasi masyarakat, bahwa kontestasi elektoral dalam pilpres ini bukan pertarungan hidup dan mati, keterbelahan publik dalam pilpres tidak boleh berlanjut menganggu persatuan membangun bangsa bersama.

Dalam persfektif ini pertemuan elite politik justru menjadi hal yang lumrah dan wajar-wajar saja.

Diketahui, pertemuan Surya Paloh dan Sohibul Iman saat itu berlangsung dengan akrab.

Hasil pertemuan tersebut juga menyatakan tiga hal.

Baca juga: Apa yang Terjadi jika Nasdem Jadi Oposisi?

Pertama, kedua partai sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Kedua, Nasden dan PKS sepakat menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, mewariskan sejarah kerja sama para pendiri bangsa, yakni antara kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai agana dan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

Kompas TV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan angkat bicara terkait pertemuan ketua umum Partai Nasdem dan Presiden PKS Sohibul Ima, Kamis (31/10).<br /> PDI-P mengingatkan agar partai politik yang masuk koalisi pendukung pemerintah untuk menjaga etika politiknya. PDI-P tidak mempermasalahkan jika rekan koalisinya, Nasdem ingin bersilahturahmi dengan partai yang saat ini menjadi oposisi PKS.<br /> Namun, PDI-P mengingatkan agar Nasdem tetap menjaga etika politik di hadapan publik dengan tidak bermain politik dua kaki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com