Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lakukan Manuver, Nasdem Dinilai Tak Puas dengan Susunan Kabinet Jokowi

Kompas.com - 01/11/2019, 09:20 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tengah bermanuver melalui pertemuannya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019).

Arya menilai Partai Nasdem tidak terlalu senang dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju setelah bergabungnya Partai Gerindra dalam pemerintahan.

Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan salah satu parpol di luar koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

"Kalau menurut saya, mungkin juga Nasdem tidak sepenuhnya happy dengan proses pembentukan kabinet sehingga perlu mencari keseimbangan baru," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Manuver Partai Nasdem, Politik Dua Kaki, dan Sinyal Koalisi Jokowi-Maruf yang Mulai Rapuh...

Menurut Arya, Partai Nasdem sedang berupaya untuk menaikkan posisi tawarnya dalam kabinet dengan membangun komunikasi di luar koalisi.

Partai Nasdem menyadari posisinya akan semakin sulit setelah jumlah koalisi pemerintah semakin bertambah.

Dengan terjalinnya komunikasi bersama PKS, partai-partai lain pendukung pemerintah akan berpikir ulang tentang kekuataan politik Partai Nasdem.

"Dengan dia (Nasdem) berkomunikasi dengan PKS, tentu akan membuat partai-partai pemerintah dan juga pemerintah sendiri, berpikir ulang tentang Nasdem. Mereka tentu akan memperkirakan juga kekuatan politik Nasdem," kata Arya.

"Mungkin Nasdem ingin merancang satu bentuk manuver politik untuk membuat posisinya diperhitungkan di internal koalisi. Partai-partainkan akan mengukur juga kemampuan politik Nasdem," tuturnya.

Baca juga: Sekjen Golkar Nilai Wajar jika Nasdem Mulai Penjajakan Pilpres 2024

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Baca juga: Langkah Awal Partai Nasdem dan PKS Imbangi Pemerintahan Jokowi...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com