Kompas.com - 31/10/2019, 18:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, selain mobil supermewah, salah satu dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan adalah untuk Pilkada Tangerang Selatan.

Dalam dakwaan jaksa, Wawan diduga melakukan pencucian uang untuk membiayai istrinya, Airin Rachmy Diany dalam Pilkada Tangerang Selatan sekitar tahun 2010 silam.

Hal itu dibeberkan dalam surat dakwaan jaksa KPK yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Wawan Didakwa Perkaya Diri Sendiri, Ratu Atut, hingga Rano Karno

"Perbuatan lain atas harta kekayaan, pada bulan November 2010, membiayai untuk keperluan Pemilukada Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany di antaranya sejumlah uang Rp 2,9 miliar," papar jaksa KPK Titto Jaelani yang membacakan berkas dakwaan.

Selain membantu istrinya, Wawan juga membiayai kakaknya Ratu Tatu dalam Pilkada Kabupaten Serang.

"Ratu Tatu Chasanah saat itu yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Serang yang merupakan kakak terdakwa dengan biaya sebesar Rp 4,54 miliar," ujar jaksa.

Wawan juga membantu pembiayaan kakaknya, Ratu Atut dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2011 sejumlah Rp 3,83 miliar.

Menurut jaksa, dugaan pencucian uang itu bersumber dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Ratu Atut dalam pengaturan berbagai proyek di lingkungan Provinsi Banten.

Kemudian hasil tindak pidana korupsi bersama sejumlah pejabat Dinas Kesehatan di Tangerang Selatan.

Seperti pada pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Banten pada APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012; pengadaan tanah pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Banten; dan kasus pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012.

"Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya maka harta kekayaan tersebut  ditempatkan, ditransfer, dibelanjakan, dibayarkan atau perbuatan lainnya yang dilakukan terdakwa. Asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah," kata jaksa.

Baca juga: Ferrari, Rolls Royce, hingga Lamborghini Aventador, Deretan Mobil Super Mewah Wawan Diduga Hasil Pencucian Uang

Atas perbuatannya, Wawan didakwa melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Ia juga didakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakasal Akan Pimpin Upacara HUT Ke-77 RI di Kedalaman Laut 10 Meter

Wakasal Akan Pimpin Upacara HUT Ke-77 RI di Kedalaman Laut 10 Meter

Nasional
Jokowi: Pembangunan IKN Harus Dijaga Keberlanjutannya!

Jokowi: Pembangunan IKN Harus Dijaga Keberlanjutannya!

Nasional
Jokowi: Hukum Harus Ditegakkan Seadil-adilnya Tanpa Pandang Bulu!

Jokowi: Hukum Harus Ditegakkan Seadil-adilnya Tanpa Pandang Bulu!

Nasional
Kenakan Baju Adat Paksian Warna Hijau, Jokowi: Melambangkan Kerukunan dan Kesejukan

Kenakan Baju Adat Paksian Warna Hijau, Jokowi: Melambangkan Kerukunan dan Kesejukan

Nasional
Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Komnas HAM Diharap Tak Mengulur Waktu

Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Komnas HAM Diharap Tak Mengulur Waktu

Nasional
Sebut Krisis Masih Menghantui, Jokowi: Kita Harus Selalu 'Eling Lan Waspodo'

Sebut Krisis Masih Menghantui, Jokowi: Kita Harus Selalu 'Eling Lan Waspodo'

Nasional
Jokowi: Kawasan Inti IKN Memang Dibagun dari APBN, tapi Selebihnya Investasi

Jokowi: Kawasan Inti IKN Memang Dibagun dari APBN, tapi Selebihnya Investasi

Nasional
Jokowi Klaim Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Jokowi Klaim Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Nasional
Puan: Sertakan Perempuan dalam Setiap Jabatan, Bukan Hanya Kebijakan Afirmatif

Puan: Sertakan Perempuan dalam Setiap Jabatan, Bukan Hanya Kebijakan Afirmatif

Nasional
Pidato Kenegaraan, Jokowi: RI Diterima Ukraina dan Rusia sebagai Jembatan Perdamaian

Pidato Kenegaraan, Jokowi: RI Diterima Ukraina dan Rusia sebagai Jembatan Perdamaian

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas Utama Pemerintah

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas Utama Pemerintah

Nasional
Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama

Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama

Nasional
Jokowi: Kita Berada di Puncak Kepemimpinan Global

Jokowi: Kita Berada di Puncak Kepemimpinan Global

Nasional
Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Subsidi BBM, LPG, Listrik

Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Subsidi BBM, LPG, Listrik

Nasional
Soroti Generasi Muda, Puan Maharani: Ke Depan, Mereka yang Akan Mewarisi Indonesia

Soroti Generasi Muda, Puan Maharani: Ke Depan, Mereka yang Akan Mewarisi Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.