Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiru Lembaga Keuangan, Baznas Masifkan Digitalisasi Zakat

Kompas.com - 29/10/2019, 22:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) akan memasifkan penerapan digitalisasi zakat.

Ketua Baznas Bambang Sudibyo menilai, digitalisasi zakat menjadi hal yang tak terhindarkan di era sekarang.

"Justru dengan permasalahan jarak, permasalahan waktu itu salah satu solusinya di zaman modern ini adalah digitalisasi. Itulah yang dikembangkan," ujar Bambang usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Gandeng Go-Pay, PBNU Dorong Inovasi Zakat via Layanan Digital

Lembaga zakat sedianya sama dengan lembaga keuangan. Karena itu pengelolaannya harus profesional.

Di samping itu, lanjut Bambang, saat ini lembaga keuangan telah bertransformasi pengelolaannya secara digital.

Oleh karena itu, Bambang mengatakan, sudah selayaknya lembaga zakat juga dikelola secara digital.

Digitalisasi zakat pasti akan memudahkan pembayaran zakat. Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan.

Sistem pembayaran zakat digital akan memudahkan umat Islam yang tinggal di pulau-pulau Indonesia untuk memudahkan kewajibannya.

Baca juga: Go-Pay Gandeng PBNU untuk Permudah Pembayaran Zakat dan Infaq

Dalam pertemuan tersebut, Bambang juga mengundang Ma'ruf untuk membuka acara World Forum Zakat di Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/11/2019) pekan depan.

"Kami juga memohon kepada beliau agar berkenan untuk membuka konferensi World Zakat Forum nanti pada hari Selasa minggu depan di hotel Crown Plaza Bandung," ujar Bambang.

"Dan beliau bersedia untuk menghadiri, memberikan pengarahan kemudian membuka konferensi World Zakat Forum yang akan dihadiri perwakilan 33 negara. Saya kira intinya cuma itu," lanjut dia. 

 

Kompas TV Pemberantasan paham radikal masuk menjadi salah satu prioritas kerja periode kedua Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin. Nama-nama jenderal tercatat di Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik beberapa hari lalu. Namun isu paham radikal fokus pemerintah sebaliknya dituding menjadi kamuflase pemerintah untuk menutupi kinerja ekonomi yang buruk. Kritik itu dilontarkan ekonom senior Rizal Ramli. Untuk membahasnya sudah hadir Rizal Ramli ekonom senior dan Ridlwan Habib pengamat terorisme UI. #Radikalisme #RizalRamli #IsuEkonomi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com