Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR: Jika Wamen Tak Efektif, Ada Saluran Konstitusi untuk Mengoreksi

Kompas.com - 28/10/2019, 12:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta publik lebih dulu melihat efektivitas penunjukan 12 wakil menteri di 11 kementerian.

Jika dinilai tidak efektif, kata Dasco, ada saluran-saluran konstitusi yang memungkinkan adanya koreksi terhadap ke-12 wakil menteri ini.

"Nanti kita akan lihat ke depan apakah bisa berjalan efektif atau tidak. Kan nanti ada juga saluran-saluran konstitusi untuk melakukan koreksi-koreksi apabila hal ini tidak tepat dilakukan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Deretan Wakil Menteri Jokowi yang Menjadi Sorotan, Siapa Saja?

Meski banyak yang berpandangan keberadaan wakil menteri ini tak sejalan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo atas pemangkasan reformasi birokrasi, Dasco yakin, Jokowi punya pertimbangan sendiri.

Barangkali, Jokowi menilai adanya sejumlah kementerian yang punya tantangan cukup berat sehingga para menterinya harus dibantu wakil menteri.

Dasco mengatakan, hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Baca juga: Wakil Menteri dari Luar Birokrat, Akankah Menimbulkan Pertentangan?

"Tentunya beberapa bidang sudah dipilih yang mempunyai tantangan ke depan, juga cukup berat, saya pikir presiden juga punya pertimbangan sendiri. Dan menurut saya wamen itu adalah hak prerogatif presiden ya," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Perkenalan 12 wakil menteri dilakukan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019).

Baca juga: Dirutnya Jadi Wakil Menteri BUMN, Bagaimana Nasib Bank Mandiri?

 

Berikut daftar lengkap wakil menteri pilihan Jokowi:

1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar

2. Wakil Menteri Pertahanan: Wahyu Sakti Trenggono

3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid Sa'adi

4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

5. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga

Halaman:


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com