JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta publik lebih dulu melihat efektivitas penunjukan 12 wakil menteri di 11 kementerian.
Jika dinilai tidak efektif, kata Dasco, ada saluran-saluran konstitusi yang memungkinkan adanya koreksi terhadap ke-12 wakil menteri ini.
"Nanti kita akan lihat ke depan apakah bisa berjalan efektif atau tidak. Kan nanti ada juga saluran-saluran konstitusi untuk melakukan koreksi-koreksi apabila hal ini tidak tepat dilakukan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).
Baca juga: Deretan Wakil Menteri Jokowi yang Menjadi Sorotan, Siapa Saja?
Meski banyak yang berpandangan keberadaan wakil menteri ini tak sejalan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo atas pemangkasan reformasi birokrasi, Dasco yakin, Jokowi punya pertimbangan sendiri.
Barangkali, Jokowi menilai adanya sejumlah kementerian yang punya tantangan cukup berat sehingga para menterinya harus dibantu wakil menteri.
Dasco mengatakan, hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
Baca juga: Wakil Menteri dari Luar Birokrat, Akankah Menimbulkan Pertentangan?
"Tentunya beberapa bidang sudah dipilih yang mempunyai tantangan ke depan, juga cukup berat, saya pikir presiden juga punya pertimbangan sendiri. Dan menurut saya wamen itu adalah hak prerogatif presiden ya," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.
Perkenalan 12 wakil menteri dilakukan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019).
Baca juga: Dirutnya Jadi Wakil Menteri BUMN, Bagaimana Nasib Bank Mandiri?
Berikut daftar lengkap wakil menteri pilihan Jokowi:
1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
2. Wakil Menteri Pertahanan: Wahyu Sakti Trenggono
3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid Sa'adi
4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
5. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: John Wempi Wetipo
Baca juga: 12 Wakil Menteri, Dugaan Bagi-bagi Kekuasaan dan Kuatnya Pengaruh Oligarki
7. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Alue Dohong
8. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Budi Arie Setiadi
9. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional: Surya Tjandra
10. Wakil Menteri BUMN: Budi Gunadi Sadikin
11. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wiryoatmojo
12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Hary Tanoesoedibjo