Soal 12 Wamen, Pengamat LIPI: Jabatan Politik di Birokrasi Ancam Profesionalitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyebutkan, jabatan politik dalam birokrasi dapat mengancam profesionalitas dan netralitas birokrasi sehingga rentan ditarik kepentingan sesaat.

Hal tersebut berkaitan dengan dipilihnya 12 wakil menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebagian besar berasal dari relawan dan partai politik pendukungnya di pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu.

"Artinya, birokrasi bisa jadi disfungsi karena fragmentasi di internalnya yang tak terkelola dengan baik. Menempatkan jabatan-jabatan politik dalam birokrasi dapat mengancam profesionalitas dan netralitas birokrasi sehingga rentan ditarik-tarik oleh kepentingan politik sesaat atau jangka pendek," kata Siti kepada Kompas.com, Minggu (27/10/2019).

Baca juga: Pengamat Politik UGM: Pemilihan Wamen Tak Kompeten Akan Rugikan Jokowi

Siti mengatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memberikan payung hukum bagi terwujudnya ASN profesional dan netral secara politik.

Bahkan sanksi akan dikenakan bagi ASN yang melanggarnya sehingga kongkalikong atau perselingkuhan antara kekuatan politik dan birokrasi dilarang.

"Birokrasi tidak boleh diintervensi kekuatan politik apalagi dijadikan alat untuk dukungan politik untuk memenangkan calon dalam pemilu," kata Siti.

Pemilihan 12 wamen ini juga seolah bertolakbelakang dengan komitmen Presiden Jokowi memangkas birokrasi.

Baca juga: Penunjukan 12 Wamen Dinilai Kontradiktif dengan Keinginan Jokowi Sederhanakan Birokrasi

Namun, kata dia, saat ini nasi sudah menjadi bubur. Oleh karena itu, solusi terhadap banyaknya rekrutmen wamen di kementerian antara lain dengan memaksimalkan kinerja mereka.

Caranya, kata dia, dengan mendorong atau menciptakan relasi yang sinergis dan komunikatif antara menteri dan wamen agar kinerja mereka berkontributif terhadap institusi.

"Demikian juga perlu diupayakan untuk menggerakkan mesin birokrasi melalui perubahan mindset para ASN/birokrat secara masif agar mereka keluar dari zona nyaman," kata dia.

Siti mengatakan, budaya baru perlu diciptakan di internal birokrasi agar muncul passion birokrat yang melayani.

Baca juga: Kontroversi Relawan Projo: Jadi Wamen, Batal Bubar, dan Cinta Prabowo

Selain itu, penegakkan hukum dalam konteks reformasi birokrasi juga harus dikedepankan agar reformasi birokrasi lebih pasti dan konkret.

"Sebab tanpa adanya komitmen yang tinggi dari pemimpin, visi melakukan reformasi birokrasi hanya akan jadi jargon belaka," kata dia.

"Ikon birokrasi sebagai abdi negara dan masyarakat harus dijunjung tinggi. Birokrasi bekerja sebagai roda pembangunan dan ASN wajib menjalankan fungsinya sebagai abdi negara masyarakat, bukan abdi partai atau kepentingan golongan," kata dia.

Ada 12 orang wamen yang dipilih dan dilantik Jokowi. Mereka adalah pengusaha yang menjadi bendahara umum tim kampanye nasional Jokow-Ma'ruf Amin Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wamen Pertahanan. 

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa'adi sebagi Wamen Agama, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo sebagai Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra sebagai Wamen Agraria dan Tata Ruang.

Politikus PDI-P Wempi Wetipo sebagai Wamen PUPR, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Mahendra Siregar sebagai Wamenlu. 

Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut Alue Dohong sebagai Wamen LHK.

Selanjutnya Ketua Umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Wamen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Politisi Partai Golkar Jerry Sambuaga sebagai Wamen Perdagangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemneterian Keuangan Suahasil Nazara sebagai Wamen Keuangan. 

Serta Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiryoatmojo dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin sebagai Wamen BUMN.