Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
 DR Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR RI

Penulis adalah Wakil Ketua DPR RI

Kabinet Indonesia Maju dan Bonus Demografi

Kompas.com - 27/10/2019, 17:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor M Latief

KOMPAS.com - Pada 23 Oktober 2019 lalu kita menyaksikan suatu fenomena yang jarang, bahkan mungkin sulit terulang kembali dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Prabowo Subianto, selaku rival langsung Presiden Joko Widodo pada pemilu Presiden 2019, bergabung dalam kabinet yang disusun oleh Presiden Jokowi untuk 5 tahun ke depan sebagai Menteri Pertahanan.

Wajar rasanya, apabila bergabungnya Prabowo memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang memuji, namun tak sedikit pula yang menyatakan kekecewaannya, bahkan berbalik arah dukungan.

Namun, perlu digaris bawahi bersama, bahwa Kabinet Indonesia Maju bukan melulu tentang romantisme Jokowi-Prabowo. Kabinet yang berisikan 34 pos kementerian haruslah dipandang dari sudut pandang lebih luas dan menyeluruh.

Kita harus menyadari, sebagai bangsa, bukan hanya drama, gosip, atau kehidupan personal para public figure yang harus menjadi pusat perhatian kita. Komposisi para menteri dan wakil menteri beserta rekam jejak dan kinerjanya juga harus menjadi pusat perhatian bersama.

Kita sedang tidak berbicara tentang satu kabinet pemerintahan. Tidak pula berbicara sebatas satu periode, tapi bagaimana 5 tahun ke depan membentuk nasib dan masa depan Indonesia.

Bonus demografi

Sebelum lebih jauh, perlu dinyatakan bahwa "pemuda" yang dimaksud di sini bukanlah terbatas pada laki-laki belaka, tapi juga pemuda-pemudi, yang sudah tentu perempuan juga termasuk dalam maksud penulisan kata pemuda.

Penyingkatan kata pemuda haruslah dipandang semata oleh terbatasnya ruang penulisan yang tersedia.

Di hari sumpah pemuda ini perlu kita semua pahami, bahwa 28 Oktober bukanlah hanya sekedar seremonial. Bukan sekedar upacara bendera bagi anak SMA atau teman-teman PNS di hari Senin nanti, atau bahkan sekadar membanjiri media sosial dengan ucapan dan bermacam unggahan normatif belaka.

Wajib hukumnya bagi kita, untuk melakukan refeksi diri dan evaluasi terhadap peran dan fungsi pemuda, termasuk generasi milenial, dalam menghadapi tuntutan zaman dan globalisasi yang ada di depan mata.

Perlu kita sadari, bahwa Indonesia sedang memasuki era baru demografi yang lebih dikenal sebagai era bonus demografi. Hal itu terjadi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (usia kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun).

Menghadapi bonus demografi haruslah disikapi dengan kerja kolektif dari berbagai elemen bangsa. Pemuda sebagai generasi penerus sudah seharusnya mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menerima estafet dari generasi pendahulu.

Kita tentu paham, bahwa kehidupan pemuda tak hanya melulu belajar. Harus ada keseimbangan di sana selayaknya slogan buku, pesta, dan cinta yang terasosiasi pada kehidupan pemuda.

Namun, dengan adanya kesadaran akan momentum bonus demografi, diharapkan di tengah keriangan milenial dalam menjalani kehidupan masa muda, para pemuda tetap menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai generasi penerus. Mereka harus sadar, bahwa 15-20 tahun ke depan pemudalah yang memegang peran penting atas bangsa Indonesia.

Sejak jauh-jauh hari Jokowi sudah menangkap bonus demografi sebagai peluang bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com