Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri, Merasa Berjasa Perjuangkan Jokowi Jadi Presiden

Kompas.com - 26/10/2019, 12:21 WIB
Haryanti Puspa Sari,
David Oliver Purba

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak mengatakan, sebagai salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, wajar pihaknya kecewa karena tak dapat jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Wajar kalau dari beberapa daerah, beberapa kader kami ada kemarahan, ada kekecewaan bahwa tidak ada semacam penilaian yang khusus untuk Partai Hanura," kata Bona dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Bona mengatakan, perjuangan Hanura dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf cukup masif, bahkan partainya sampai kehilangan kursi di DPR RI.

"Bahkan salah satu mungkin, Direktur TKN (Tim Kampanye Nasional) nya pun dari Hanura dan tetapi dalam perjalanannya kami memang kami bahkan harus berkorban sehingga tidak ada kursi lagi di Parlemen," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Ungkap Nama Calon Menteri yang Masuk Lebih dari 300 Orang

Kendati demikian, Bona memahami pemilihan anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Menurut Bona, Jokowi sudah mengajak Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang terkait penyusunan kabinet kerja.

Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada Presiden Jokowi.

"Pasti diajak bicara, ketum pasti diajak bicara. Kemudian bahkan bercanda waktu itu, daftar nama sudah canda-canda biasa. Pada dasarnya kami memberikan SDM kami yang luar biasa yang mempuni kepada Pak Jokowi, tetapi yang ini juga bagian dari pada hak prerogatif beliau," tutur Bona.

Partai Hanura masih menunggu apabila presiden masih membutuhkan posisi di kabinet kerja.

"Belum (ikhlas), tapi masih menunggu," ujar dia.

Baca juga: Wishnutama Jadi Menteri, Ini Harapan Pemdaprov Jabar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com