Jokowi Ungkap Nama Calon Menteri yang Masuk Lebih dari 300 Orang

Kompas.com - 26/10/2019, 11:38 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo menghadiri Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa nama yang diusulkan untuk menjadi menteri di periode kedua pemerintahannya lebih dari 300 orang.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Dalam seminggu ini saya dan wapres sibuk membentuk kabinet, mengangkat menteri dan wakil menteri," ucap Jokowi.

"Ini pekerjaan yang sangat berat. Nama yang masuk lebih dari 300 orang. Padahal jumlah menterinya hanya 34," tuturnya.

Baca juga: Daftar Lengkap Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Jokowi mengatakan, selain mempetimbangkan kapasitas para calon, ia juga turut mengkalkulasi keterwakilan daerah, suku, agama. Ia juga harus menghitung proporsi antara parpol dan profesional.

"Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang dan gembira karena tewakili di kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," kata dia.

Jokowi menyebut kemungkinan besar pihak-pihak yang kecewa itu hadir dalam acara Mubes Pemuda Pancasila hari ini.

Jokowi pun meminta maaf tidak bisa mengakomodasi semua permintaan yang masuk.

"Karena ruangnya hanya 34. Tapi patut kita syukuri kader terbaik Pemuda Pancasila Pak Bambang Soesatyo terpilih jadi ketua MPR. Bapak La Nyalla terpilih jadi ketua DPD. Patut disyukuri," kata Jokowi.

Baca juga: Resmi Dilantik Jokowi, Ini Ulasan Profil 12 Wakil Menteri

Bahkan, Jokowi menyebut ada satu kader Pemuda Pancasila yang terpilih sebagai menteri. Ia adalah Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga politisi Golkar Zainuddin Amali.

"Itulah demokrasi. Ada yang menang ada yang kalah dalam pemilihan," kata Jokowi.

"Itulah meritokrasi, ada yang terpilih ada yang tidak karena memang lewat sistem seleksi," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X