Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Budi Arie Setiadi, dari Aktivis, Relawan hingga Wakil Menteri

Kompas.com - 25/10/2019, 13:56 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Budi Arie Setiadi resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Jumat (25/10/2019).

Budi Arie sebelumnya diketahui memimpin kelompok relawan Pro Joko Widodo (Projo), salah satu organisasi relawan terbesar pendukung Jokowi.

Pria kelahiran Jakarta, 20 April 1969 ini lebih dikenal sebagai relawan, aktivis, praktisi media sekaligus politikus.

Baca juga: Jadi Wamen, Ketum Projo Kini Sudah Ada Cinta Sedikit ke Prabowo

Kiprahnya sebagai aktivis cukup panjang. Ia memulai aktivismenya sejak mahasiswa.

Misalnya, ia dipercaya memimpin gerakan mahasiswa sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP Universitas Indonesia tahun 1994 dan juga Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995).

Ia pernah aktif mendirikan dan membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI dan juga Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM ) UI.

Ia juga pernah aktif di pers kemahasiswaan dengan menjadi Redaktur Pelaksana Majalah Suara Mahasiswa UI pada tahun 1993-1994.

Baca juga: Budi Arie Kemungkinan Jadi Wamen, Projo: Kami Tak Pernah Tinggalkan Pak Jokowi

Kemudian ia pernah ikut mengelola Media Indonesia di tahun 1994-1996. Saat Reformasi 1998, Budi mendirikan surat kabar Bergerak.

Bersama beberapa koleganya, ia pun ikut menjadi mendirikan Mingguan Ekonomi Kontan. Di sana, ia menghabiskan karirnya sebagai jurnalis Kontan sejak tahun 1996 hingga 2001.

Dalam kariernya di bidang politik, ia pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta periode 2005-2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Kemudian, ia absen di dunia politik hingga mendirikan Projo pada Agustus 2013. 

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo menyatakan sudah merampungkan nama-nama wakil menterinya dan akan diumumkan secepatnya. Dalam acara temu wartawan kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan wakil menterinya berasal dari kalangan parpol dan profesional. Jokowi menambahkan penunjukan wakil menteri berdasarkan kebutuhan di kementerian dan memungkinkan adanya lebih dari satu wamen di satu kementerian. #WakilMenteri #PresidenJokoWidodo #KabinetIndonesiaMaju
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com