Jatah Wamen, Golkar Yakin Menteri Baru Sudah Beri Masukan ke Jokowi

Kompas.com - 24/10/2019, 16:01 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi menteri pada Kabinet Indonesia Maju sudah terisi seluruhnya. Namun, ada jabatan wakil menteri yang masih kosong.

Terkait masih adanya kekosongan kursi wakil menteri, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, posisi itu tentunya juga menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Terkait kabinet, kan hak prerogatif Presiden, di mana beliau saat menentukan itu tentunya ada bidang-bidang lain yang perlu diperkuat dengan tenaga-tenaga yang ada terkait wakil menteri," ujar Lodewijk di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Erick Thohir Usulkan 4 Calon Wakil Menteri BUMN ke Jokowi

Lodewijk menambahkan, para menteri baru sudah menggelar rapat paripurna dengan Presiden Jokowi.

Ia pun yakin, para menteri sudah memberikan banyak masukan kepada Presiden mengenai bagaimana menjalankan roda kementerian ke depan. Sebab, menteri itulah yang mengerti kebutuhan kementerian itu sendiri. 

"Tentunya, dari rapat kabinet ini ada saran-saran, masukan yang diberikan. Baik terkait dengan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas Pak Jokowi, kemudian dia kebutuhan dari kementerian itu sendiri," ujar Lodewijk.

Diketahui, susunan Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan dan dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/10/2019), belum rampung sepenuhnya.

Baca juga: PPP Usul Ada Wakil Menteri di 6 Kementerian Ini

Jokowi masih mencari serta mengalkulasi orang-orang yang akan mengisi posisi wakil menteri di sejumlah kementerian.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Lagi dibicarakan tadi. Lagi dihitung-hitung bukan jumlahnya, tapi ngitung asalnya dari mana, untuk buat keseimbangan, masih dibicarakan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2019).

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Nasional
Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X