Tito Karnavian: Ubah Budaya dari Penguasa Jadi Pelayan Publik Tak Gampang

Kompas.com - 24/10/2019, 12:03 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negerti Tito Karnavian ingin melakukan reformasi birokrasi di jajaran kementeriannya yang dinilai menghambat pelayanan publik.

Tito kemudian meminta jajarannya untuk menjadi pelayan masyarakat.

Hal itu Tito tegaskan saat memimpin apel pertama sebagai menteri di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Saya ingin mengubah pola pikir dan budaya, jangan lagi menjadi penguasa, tetapi jadilah pelayan," kata Tito Karnavian.

"Mengubah pola pikir itu tidak gampang, mengubah budaya dari penguasa, pejabat, menjadi pelayan itu enggak gampang tapi harus kita lakukan," ujar dia.

Baca juga: Tito Karnavian: Ada Komentar Positif dan Negatif soal Kabinet Baru

Tito kemudian menceritakan soal buku yang ditulisnya bersama peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Hermawan Sulistyo, yaitu Democratic Policing (2017).

Buku tersebut mengulas tentang paradigma kepolisian era demokrasi di Indonesia. Dalam buku itu ditulis bahwa pemilik negara adalah rakyat.

"Maka kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemilik negara, yaitu rakyat," ujar Tito.

Mantan Kapolri periode 2016-2019 ini mengaku sedang mempelajari dan mengenal secara formal maupun non-formal perihal hal apa saja yang menjadi tanggung jawab sebagai mendagri.

Baca juga: Apel Pertama, Mendagri Tito Karnavian Sebut Akan Jaga Stabilitas Politik

Dengan mempelajari dan mengenal tanggung jawab tersebut, Tito kemudian ingin mengubah birokrasi yang menghambat pelayanan publik.

"Saya ingin ada perubahan budaya-budaya yang mungkin menghambat pelayanan publik, yang sekarang ini agak feodalistik mungkin. Ini harus diubah. Reformasi itu harus dilakukan dan itu enggak gampang," ujar Tito.

Di Polri, lanjutnya, juga enggak mudah untuk mengubah jajarannya sebagai pelayan publik karena jumlah anggota Polri yang sangat besar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X