Tito Karnavian: Ubah Budaya dari Penguasa Jadi Pelayan Publik Tak Gampang

Kompas.com - 24/10/2019, 12:03 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negerti Tito Karnavian ingin melakukan reformasi birokrasi di jajaran kementeriannya yang dinilai menghambat pelayanan publik.

Tito kemudian meminta jajarannya untuk menjadi pelayan masyarakat.

Hal itu Tito tegaskan saat memimpin apel pertama sebagai menteri di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Saya ingin mengubah pola pikir dan budaya, jangan lagi menjadi penguasa, tetapi jadilah pelayan," kata Tito Karnavian.

"Mengubah pola pikir itu tidak gampang, mengubah budaya dari penguasa, pejabat, menjadi pelayan itu enggak gampang tapi harus kita lakukan," ujar dia.

Baca juga: Tito Karnavian: Ada Komentar Positif dan Negatif soal Kabinet Baru

Tito kemudian menceritakan soal buku yang ditulisnya bersama peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Hermawan Sulistyo, yaitu Democratic Policing (2017).

Buku tersebut mengulas tentang paradigma kepolisian era demokrasi di Indonesia. Dalam buku itu ditulis bahwa pemilik negara adalah rakyat.

"Maka kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemilik negara, yaitu rakyat," ujar Tito.

Mantan Kapolri periode 2016-2019 ini mengaku sedang mempelajari dan mengenal secara formal maupun non-formal perihal hal apa saja yang menjadi tanggung jawab sebagai mendagri.

Baca juga: Apel Pertama, Mendagri Tito Karnavian Sebut Akan Jaga Stabilitas Politik

Dengan mempelajari dan mengenal tanggung jawab tersebut, Tito kemudian ingin mengubah birokrasi yang menghambat pelayanan publik.

"Saya ingin ada perubahan budaya-budaya yang mungkin menghambat pelayanan publik, yang sekarang ini agak feodalistik mungkin. Ini harus diubah. Reformasi itu harus dilakukan dan itu enggak gampang," ujar Tito.

Di Polri, lanjutnya, juga enggak mudah untuk mengubah jajarannya sebagai pelayan publik karena jumlah anggota Polri yang sangat besar.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X