Apel Pertama, Mendagri Tito Karnavian Sebut Akan Jaga Stabilitas Politik

Kompas.com - 24/10/2019, 10:05 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat apel pertama bersama seluruh pegawai Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat apel pertama bersama seluruh pegawai Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, salah satu yang menjadi prioritas Kemendagri saat ini adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.

Hal itu ia ungkapkan saat memimpin apel pertama sejak menjadi Mendagri dalam Kabinet Indonesia Maju kepada seluruh pegawai Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Posisi Kemendagri sebagai tulang punggung pemerintahan, mesti menjaga stabilitas politik saat ini yang berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri. Politik, hukum, dan keamanan saling terkait, terutama goncangan yang berasal dari politik dan ideologi, ini akan berdampak luas," ujar Tito.

Baca juga: Angan Tito Karnavian, Mendagri Baru yang Lepaskan Jabatan Tertinggi di Kepolisian...

Tito menjelaskan, menjaga stabilitas politik usai pemilu dan pengumuman kabinet mesti dijaga dari goncangan politik yang bertujuan untuk menimbulkan perpecahan dan konflik.

Menjaga stabilitas politik, lanjutnya, menjadi tugas pokok Kemendagri. Apalagi, kabinet Indonesia Maju baru dibentuk sehingga kestabilan belum terwujud.

"Kabinet baru kan biasanya belum stabil, tapi kita berusaha menjaga stabilitas. Kita juga tahu akhir-akhir ini terjadi cukup banyak gejolak, saat saya jadi Kapolri, setiap hari monitor demo-demo yang berhubungan dengan UU kontroversial," papar mantan Kapolri periode 2016-2019 ini.

Baca juga: Baru Dilantik jadi Mendagri, Tito Karnavian Akan Belanja Masalah

Tito menyebut gejolak politik seperti aksi massa menolak UU kontroversial, baik yang telah disahkan oleh pemerintah maupun yang dibahas ulang oleh DPR periode 2019-2024, menjadi salah satu tugas yang perlu diselesaikan oleh kementerianya guna menjaga stabilitas politik.

"Baru-baru ini seperti RKUHP, UU Ketenagakerjaan, pertahanan, dan lainnya menjadi salah satu tema yang diangkat dalam aksi massa. Ini pasti akan menimbulkan gejolak politik," imbuhnya kemudian.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X