Tito Karnavian: Ada Komentar Positif dan Negatif soal Kabinet Baru

Kompas.com - 24/10/2019, 10:28 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat apel pertama bersama seluruh pegawai Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat apel pertama bersama seluruh pegawai Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, ada pro dan kontra terhadap komposisi kabinet Indonesia Maju yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo.

Hal itu diungkapkan Tito Karnavian saat memimpin apel pertama di kantor Kemendagri, Kamis (24/10/2019).

"Tadi saya sudah sampaikan, pemerintahan baru, presiden lama, kabinet baru, akan muncul gejolak-gejolak, ada pro dan kontra," kata Tito.

"Kita lihat di media pagi ini, ada yang positif, ada yang negatif komentarnya akan kabinet ini," ujar dia.

Baca juga: Apel Pertama, Mendagri Tito Karnavian Sebut Akan Jaga Stabilitas Politik

Menurut Kapolri periode 2016-2019 ini, kabinet baru biasanya memang belum stabil. Namun, dia berusaha menjaga stabilitas dalam kabinet.

Untuk itu, Tito menyebutkan, salah satu tugas pokok Kemendagri adalah menjaga stabilitas politik.

"Kita juga tahu ada gejolak-gejolak yang cukup banyak terjadi. Saya sebagai Kapolri waktu itu juga paham, setiap hari monitor adanya demo-demo yang berhubungan dengan undang-undang kontroversial, seperti RKUHP, UU Ketenegakerjaan, dan sebagainya yang sudah diketok DPR ataupun yang dibahas kembali," kata dia.

Tito juga mengarahkan kepala daerah untuk memainkan peran masing-masing dalam menjaga stabilitas politik di daerahnya.

Menurut dia, penting juga peran gubernur, bupati, dan wali kota dalam meredam gejolak politik.

"Kalau semuanya turun, bersama-sama dengan pihak terkait seperti Polri-TNI dan lainnya untuk meredam gejolak-gejolak yang mengganggu stabilitas politik," tuturnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Tanggapi Tito, KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi

Nasional
Badan Otoritas Ibu Kota Baru Terbentuk Bulan Depan

Badan Otoritas Ibu Kota Baru Terbentuk Bulan Depan

Nasional
BPIP: Koruptor Sudah Pasti Tidak Pancasilais

BPIP: Koruptor Sudah Pasti Tidak Pancasilais

Nasional
Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X