Mahfud MD, Eks Ketua MK yang Dipercaya Jadi Menko Polhukam Gantikan Wiranto

Kompas.com - 23/10/2019, 11:32 WIB
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD melambaikan tangannya saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan keduanya periode tahun 2019-2014 bersama Wapres Maruf Amin. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AAnggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD melambaikan tangannya saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan keduanya periode tahun 2019-2014 bersama Wapres Maruf Amin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Mahfud MD merupakan tokoh senior yang telah memiliki rekam jejak karier yang panjang dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Saat ini, Mahfud memimpin Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK).

Gerakan yang juga beranggotakan sejumlah tokoh, seperti Alissa Wahid, Alwi Shihab, Romo Beny Susetyo dan Budi Kuncoro ini terbentuk, lantaran kekhawatiran soal potensi perpecahan bangsa dengan mendompleng isu-isu sensitif, seperti agama, paham politik serta maraknya hoaks di media sosial.

GSK fokus dalam memperkuat rasa nasionalisme, memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Baca juga: Mahfud MD: Mahasiswa Instrumen Utama Bela Negara

Sosok kelahiran Sampang, 13 Mei 1957 ini juga pernah menjadi anggota dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, ia dikenal masyarakat luas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada periode 2008-2013.

Lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada ini pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006).

Baca juga: Soal Kabinet Jokowi, Mahfud MD Berharap Muncul Dream Team

Dia juga pernah menjadi anggota Komisi III DPR (2004-2006), Komisi I (2006-2007), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR (2007-2008), anggota tim konsultan ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Mahfud MD aktif mengajar di sejumlah perguruan tinggi, seperti UII, UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lainnya. Ia biasanya mengajar pada program S2 dan S3.

Mata kuliah yang biasanya ia ajarkan adalah politik hukum, hukum tata negara, negara hukum dan demokrasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X