Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Singkat Zainudin Amali, Kader Golkar yang Diminta Urus Pemuda dan Olahraga

Kompas.com - 23/10/2019, 06:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Zainuddin Amali mengaku ditunjuk Jokowi sebagai menteri.

Meski tak gamblang menyebut posisinya, namun Amali mengaku diajak Jokowi berdiskusi soal kepemudaan dan olahraga.

"Diskusi kerja-kerja kabinet ke depan, pegnembangan sumber daya manusia, serta peningkatan prestasi kita di bidang keolahragaan," kata Amali.

Baca juga: Calon Menteri Zainudin Amali Diajak Diskusi Jokowi soal Pemuda dan Olahraga

Menurut dia, Indonesia sebagai negara yang besar belum dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk mengembangkan SDM, utamanya kreatifitas anak muda.

Amali bertekad untuk membuat anak-anak muda berprestasi di bidang olahraga baik di tingkat internasional. Menurut dia, pembinaan atlet di dalam negeri harus lebih diperhatikan.

Kendati demikian, saat ditanya apakah ia ditunjuk sebagai Menpora, mantan Ketua Komisi II DPR ini enggan buka-bukaan.

Baca juga: Kontroversi Iuran Rp 20 M Bagi Tiap Kandidat Caketum Golkar, Ini Kata Zainudin Amali

"Saya belum tahu tunggu saja pengumumannya," kata dia.

Zainudin merupakan Ketua DPP Partai Golkar periode 2014-2019.

Ia juga merupakan anggota DPR RI selama empat periode dan menempati berbagai komisi.

Untuk periode 2014-2019, ia menduduki Komisi II yang mengurus Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain politikus, pria kelahiran Gorontalo, 16 September 1962 itu juga seorang pengusaha.

Sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah memimpin sejumlah perusahaan yakni PT Putra Mas, PT Wirabuana Dwi Jaya Persada, PT Gitrana Sendiko, PT Surya Terang Agung, PT Makmur Triagung, dan PT Supra Dinakarya.

Kompas TV KPU memastikan rencana pelarangan eks narapidana korupsi untuk “nyaleg” sebagai calon legislatif tercantum dalam draf peraturan KPU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com