Soal Menteri Kabinet, Pihak PAN Sebut Kadernya Belum Dipanggil Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, sampai hari ini belum ada kader PAN yang dipanggil Presiden Joko Widodo terkait kabinet kerja jilid 2 ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Tidak ada (kader yang dipanggil Presiden Joko Widodo)," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Yandri mengatakan, penyusunan kabinet kerja jilid 2 merupakan hak prerogatif presiden.

Baca juga: PAN Hormati Keputusan Prabowo Merapat ke Pemerintah

PAN tidak menyodor-nyodorkan nama-nama kader untuk dipertimbangkan Jokowi sebagai menteri.

"Tapi kita sekali lagi itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kita tidak mengajukan nama, tidak lobi-Lobi khusus, tidak," ujar dia. 

Yandri mengatakan, PAN otomatis akan berada di luar pemerintah jika tidak ada kader yang masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. 

Kendati demikian, Yandri mengatakan, PAN akan tetap bekerja sama dengan pemerintah di parlemen dengan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat dan mendukung program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Apakah kami bekerja sama dengan Pak Jokowi? Iya, bekerja sama, bisa. Program-program Pak Jokowi yang bagus wajib kami dukung, tetapi kalau anggaran tidak tepat, kebijakan kurang pas itu kewajiban kami untuk menyatakan pembanding pendapat," kata dia. 

Sebelumnya, jumlah tokoh yang berlatar belakang partai politik yang datang ke Istana Kepresidenan hingga Selasa (22/10/2019) siang.

Baca juga: Zulkifli Hasan Sudah Komunikasikan Sikap Politik PAN ke Amien Rais

Mereka, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, politikus Nasdem yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, dan politikus Partai Golkar sekaligus mantan Menteri Sosial, Agus Gumiwang.

Selain itu, ada politikus Nasdem yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, Wakil Bendaraha Umum PDI Perjuangan Julari Batubara, dan Ketua Umum Golkar yang juga mantan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.