Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Oposisi di Tingkat Nasional, PKS Tetap Loyal Dukung Pemerintah DKI

Kompas.com - 22/10/2019, 19:27 WIB
Nursita Sari,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengatakan, kondisi politik terkini di tingkat nasional tidak memengaruhi kondisi politik di DKI Jakarta.

Arifin menyampaikan, PKS tetap menjadi oposisi pemerintah pusat. Sementara di Jakarta, PKS merupakan pendukung pemerintah daerah.

"(PKS) oposisi itu dalam konteks politik nasional, kalau di DKI bukan oposisi," ujar Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).

Arifin menyampaikan, PKS merupakan partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Posisi PKS di Jakarta tidak berubah hingga kini.

"Kalau urusan oposisi kan terkait dengan kepemimpinan di pusat, kalau di DKI kan kami sebagai pengusung gubernur, bukan oposisi," kata dia.

Arifin tidak mau mengomentari kondisi politik di tingkat nasional.

Baca juga: PKS Khawatir jika Tak Ada Oposisi, Pemerintahan Akan Jadi Oligarki

"Kalau urusan pusat, tanya yang di pusat, kami levelnya di DKI," ucap Arifin.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10/2019).

Seusai pertemuan, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan. Rival Jokowi pada Pilpres 2019 itu memastikan Gerindra memperoleh jatah dua kursi menteri. Itu artinya, Gerindra kini merapat ke kubu pemerintah.

Berbeda dengan Gerindra, PKS akan tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi bersikap sebagai oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan, PKS tetap menjadi oposisi sebagai bentuk tanggung jawab PKS kepada konstituennya yang ingin adanya kekuatan penyeimbang pemerintah.

"Insya Allah oposisi akan membuat demokrasi kita tumbuh sehat, secara etika dan logika. Kami juga bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih kami untuk berada di luar pemerintahan," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com