Periksa Adik Bambang Widjojanto, KPK Dalami Pengadaan QCC di Pelindo II

Kompas.com - 21/10/2019, 20:31 WIB
Senior Manager Peralatan PT Pelindo II (Persero) dan Pj Direktur Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia Haryadi Budi Kuncoro seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/2/2016). KOMPAS.com/ ABBA GABRILLINSenior Manager Peralatan PT Pelindo II (Persero) dan Pj Direktur Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia Haryadi Budi Kuncoro seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Senior Manager PT Pelindo II, Haryadi Budi Kuncoro yang juga adik mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto, Senin (21/10/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami kasus pengadaan QCC di PT Pelindo II yang menjerat eks Dirut PT Pelindo II, RJ Lino.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait dengan proses pengadaan QCC di Pelindo II," kata Febri dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Kasus RJ Lino, KPK Panggil Adik Bambang Widjojanto

Pantauan Kompas.com, Haryadi meninggalkan Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 18.50 WIB setelah menjalani pemeriksaan.

Haryadi tak memberikan komentar kepada wartawan yang mencegatnya saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK.

Hari ini, KPK juga memeriksa seorang saksi lainnya yakni Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Ferliady Noerlan.

RJ Lino telah ditetapkan sebagai tersangka pengadaan tiga unit QCC sejak Desember 2015 lalu.

Dalam kasus ini, Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan tiga unit QCC.

Baca juga: Kasus Pelindo, Bareskrim Akan Periksa Adik Bambang Widjojanto Senin Depan

Pengadaan QCC tahun 2010 diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC ini bernilai sekitar Rp 100 miliar.

Lino sempat menggugat penetapannya sebagai tersangka melalui praperadilan. Namun, gugatannya ditolak dengan alasan dalil praperadilan tidak dapat diterima dan jawaban KPK atas dalil itu sesuai undang-undang.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut kasus RJ Lino akan dilimpahkan pada Juli 2019. Namun, kenyataannya kasus itu tak kunjung dilimpahkan.

Agus mengatakan, penanganan kasus tersebut berlangsung cukup lama lantaran KPK kesulitan menentukan kerugian negara. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

Nasional
Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Nasional
Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Nasional
Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Nasional
Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Nasional
Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X