Ingin Maju di Pilkada Solo 2020, Gibran Tunggu Rekomendasi DPP PDI-P

Kompas.com - 21/10/2019, 20:12 WIB
Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Senin (21/10/2019).  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPutra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Senin (21/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka semakin memantapkan keinginannya untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Solo 2020.

Saat ini ia mengaku sedang menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan agar dirinya dapat ikut berkontestasi.

"Tinggal nunggu hasil rekomendasinya (dari DPP PDI-P). Nanti..nanti...," ujar Gibran saat ditemui di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Ini Kata Gibran Soal Maju Pilkada Surakarta 2020, Tetap Lewat Partai hingga Penjelasan PDI-P Solo


Seperti diketahui, Gibran memutuskan maju di Pilkada Solo melalui DPP PDI-P.

Pasalnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo telah mencalonkan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa.

Gibran mengaku sudah berkonsultasi dengan politisi senior PDI-P di Jakarta terkait keinginannya maju di Pilkada Solo 2020.

Baca juga: Gibran Konsultasi Politik dengan Senior PDI-P soal Pilkada Solo, Ini Komentar FX Rudy

Setelah berkonsultasi, dirinya pun meyakini masih ada kesempatan untuk mendaftar melalui DPD atau DPP PDI-P.

"Kemarin saya sudah konsultasi dengan beberapa senior-senior PDI-P di pusat, bahwa aturannya adalah saya masih berkesempatan untuk mendaftar lewat DPD atau DPP," ujar Gibran di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/10/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X