Kontras: Pemerintah Tak Berinisiatif Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 21/10/2019, 12:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik pidato pelantikan Presiden Joko Widodo yang tidak menyinggung soal agenda penegakan hak asasi manusia (HAM).

Pidato Jokowi itu dibacakan dalam Sidang Paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Kepala Biro Riset Kontras Rivanlee Anandar memprediksi, dalam lima tahun ke depan pemerintah tidak akan memiliki inisiatif untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

"Konsekuensi dari tidak terbahasnya HAM dalam pidato pelantikan, tidak akan muncul inisiasi positif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu serta menggunakan alasan stabilitas keamanan untuk abai terhadap HAM," ujar Rivanlee saat dihubungi, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Rivanlee mengatakan, tidak adanya topik agenda HAM dan penegakan hukum semakin menegaskan sikap pemerintah selama ini.

Menurut dia, pemerintah mengabaikan kritik masyarakat sipil terhadap praktik aparat yang represif, tidak adanya upaya penuntasan kasus HAM, okupasi lahan serta kekerasan terhadap aktivis dan jurnalis.

Di sisi lain, segala persoalan HAM yang tercantum dalam Nawacita tidak lagi menjadi fokus Presiden Jokowi di periode pemerintahan yang kedua.

"Sepertinya bagi Presiden, HAM adalah konsep yang mengawang-awang, terlalu tinggi dan sulit dicapai. Padahal negara memiliki andil besar dalam terpenuhinya hak asasi manusia," kata Rivanlee.

"Konsep 'tanpa beban' ternyata dimaknai Presiden sebagai dasar untuk bertindak sesuai kehendak diri tanpa mempertimbangkan kepentingan publik," kata dia.

Baca juga: Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tercantum dalam Nawacita, visi misi pada pemerintahan periode 2014-2019.

Dalam dokumen itu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. 

 

Kompas TV Wakil Presiden 2019 - 2024 Jusuf Kalla (JK) melakukan serah terima memori jabatan kepada Wapres 2019-2024 Ma'ruf Amin, Senin (21/10/19). Acara serah terima memori jabatan wapres dilangsungkan di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (21/10/2019). Saat menyampaikan sambutannya, Ma'ruf Amin memuji sosok Jusuf Kalla. Ma'ruf menyebut dirinya merasa bangga karena menggantikan Jusuf Kalla sebagai pendahulunya. "Tapi Pak JK bukan hanya lebih dulu dari saya, tapi juga menorehkan berbagai prestasi yang luar biasa sebagai wapres RI. Beliau 2 kali jadi wapres, makanya gambarnya di sini ditaruhnya 2, 2010-2012... yang ke 10 dan yang ke-12," kata Ma'ruf Amin. Ma'ruf jberharap para pegawai kantor Wapres bisa membantunya dalam menjalankan tugas. Ma'ruf meminta para pegawai Wapres bekerja seolah-olah ada Jusuf Kalla di sampingnya. #JusufKalla #MarufAmin #WapresIndonesia
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

Nasional
Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Nasional
BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

Nasional
KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

Nasional
Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

Nasional
Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

Nasional
Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

Nasional
Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.