Kontras: Pemerintah Tak Berinisiatif Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 21/10/2019, 12:45 WIB
(Kiri-kanan) Fatia Maulidiyanti (Desk International KontraS), Rivanlee Anandar (Tim Riset KonstraS), dan Yetty (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) di gedung KontraS, Jakarta, Jumat (7/12/2018).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com(Kiri-kanan) Fatia Maulidiyanti (Desk International KontraS), Rivanlee Anandar (Tim Riset KonstraS), dan Yetty (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) di gedung KontraS, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) mengkritik pidato pelantikan Presiden Joko Widodo yang tidak menyinggung soal agenda penegakan hak asasi manusia (HAM).

Pidato Jokowi itu dibacakan dalam Sidang Paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Kepala Biro Riset Kontras Rivanlee Anandar memprediksi, dalam lima tahun ke depan pemerintah tidak akan memiliki inisiatif untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

"Konsekuensi dari tidak terbahasnya HAM dalam pidato pelantikan, tidak akan muncul inisiasi positif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu serta menggunakan alasan stabilitas keamanan untuk abai terhadap HAM," ujar Rivanlee saat dihubungi, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Rivanlee mengatakan, tidak adanya topik agenda HAM dan penegakan hukum semakin menegaskan sikap pemerintah selama ini.

Menurut dia, pemerintah mengabaikan kritik masyarakat sipil terhadap praktik aparat yang represif, tidak adanya upaya penuntasan kasus HAM, okupasi lahan serta kekerasan terhadap aktivis dan jurnalis.

Di sisi lain, segala persoalan HAM yang tercantum dalam Nawacita tidak lagi menjadi fokus Presiden Jokowi di periode pemerintahan yang kedua.

"Sepertinya bagi Presiden, HAM adalah konsep yang mengawang-awang, terlalu tinggi dan sulit dicapai. Padahal negara memiliki andil besar dalam terpenuhinya hak asasi manusia," kata Rivanlee.

"Konsep 'tanpa beban' ternyata dimaknai Presiden sebagai dasar untuk bertindak sesuai kehendak diri tanpa mempertimbangkan kepentingan publik," kata dia.

Baca juga: Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tercantum dalam Nawacita, visi misi pada pemerintahan periode 2014-2019.

Dalam dokumen itu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X