Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Kompas.com - 17/10/2019, 20:30 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinasi Kontras Feri Kusuma meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tak memilih sosok yang berlatar belakang politisi sebagai jaksa agung.

Feri pun mendorong Jokowi menunjuk figur yang independen dan berani menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. 

" Jaksa agung bukan dari unsur politik dan mau menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM," kata Feri dalam diskusi Proyeksi 5 Tahun Pemerintahan Mendatang bidang HAM di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Soal Kuburan Massal Tragedi 1965, Jaksa Agung: Silakan Lapor Komnas HAM

Dia mengatakan, jaksa agung yang bukan politisi dan tak berlatar belakang partai politik diharapkan punya itikad dan kemauan untuk melanjutkan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Seperti diketahui, Jaksa Agung saat ini, M Prasetyo, merupakan mantan politisi Nasdem. Prasetyo mundur dari Nasdem usai diminta menjadi Jaksa Agung oleh Jokowi. Sebelumnya dia merupakan anggota Komisi III DPR. 

Feri menyayangkan sikap Prasetyo terkait dengan penuntasan kasus HAM. Menurut catatan Kontras sejak 2015, Prasetyo mengusulkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu diselesaikan dengan pembentukan komite rekonsiliasi yang terdiri atas Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, serta Kementerian Hukum dan HAM.

"Perihal ini patut disayangkan karena tim gabungan ini menyimpang dari prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses penyelesaian yang cenderung eksklusif," kata dia.

Baca juga: Ketika Dijenguk Jaksa Agung, Wiranto Nostalgia Kenangan Tugas di Jawa Timur

Selain itu, dia juga berharap agar kabinet di pemerintahan Jokowi nanti tidak lagi diisi oleh aktor-aktor yang memiliki catatan sejarah kelam masa lalu atau diduga terlibat kejahatan HAM.

"Semoga pemerintahan selanjutnya bisa menuntaskan persoalan HAM karena ini disadari Jokowi merupakan beban politik bangsa. Sampai kapanpun ini akan terus dipertanyakan sebelum selesai," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X