Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Kompas.com - 17/10/2019, 20:30 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinasi Kontras Feri Kusuma meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tak memilih sosok yang berlatar belakang politisi sebagai jaksa agung.

Feri pun mendorong Jokowi menunjuk figur yang independen dan berani menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. 

" Jaksa agung bukan dari unsur politik dan mau menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM," kata Feri dalam diskusi Proyeksi 5 Tahun Pemerintahan Mendatang bidang HAM di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Soal Kuburan Massal Tragedi 1965, Jaksa Agung: Silakan Lapor Komnas HAM

Dia mengatakan, jaksa agung yang bukan politisi dan tak berlatar belakang partai politik diharapkan punya itikad dan kemauan untuk melanjutkan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Seperti diketahui, Jaksa Agung saat ini, M Prasetyo, merupakan mantan politisi Nasdem. Prasetyo mundur dari Nasdem usai diminta menjadi Jaksa Agung oleh Jokowi. Sebelumnya dia merupakan anggota Komisi III DPR. 

Feri menyayangkan sikap Prasetyo terkait dengan penuntasan kasus HAM. Menurut catatan Kontras sejak 2015, Prasetyo mengusulkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu diselesaikan dengan pembentukan komite rekonsiliasi yang terdiri atas Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, serta Kementerian Hukum dan HAM.

"Perihal ini patut disayangkan karena tim gabungan ini menyimpang dari prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses penyelesaian yang cenderung eksklusif," kata dia.

Baca juga: Ketika Dijenguk Jaksa Agung, Wiranto Nostalgia Kenangan Tugas di Jawa Timur

Selain itu, dia juga berharap agar kabinet di pemerintahan Jokowi nanti tidak lagi diisi oleh aktor-aktor yang memiliki catatan sejarah kelam masa lalu atau diduga terlibat kejahatan HAM.

"Semoga pemerintahan selanjutnya bisa menuntaskan persoalan HAM karena ini disadari Jokowi merupakan beban politik bangsa. Sampai kapanpun ini akan terus dipertanyakan sebelum selesai," kata dia.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X