Kompas.com - 17/10/2019, 20:30 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinasi Kontras Feri Kusuma meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memilih sosok yang berlatar belakang politisi sebagai jaksa agung.

Feri pun mendorong Jokowi menunjuk figur yang independen dan berani menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. 

"Jaksa agung bukan dari unsur politik dan mau menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM," kata Feri dalam diskusi Proyeksi 5 Tahun Pemerintahan Mendatang bidang HAM di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Soal Kuburan Massal Tragedi 1965, Jaksa Agung: Silakan Lapor Komnas HAM

Dia mengatakan, jaksa agung yang bukan politisi dan tak berlatar belakang partai politik diharapkan punya itikad dan kemauan untuk melanjutkan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Seperti diketahui, Jaksa Agung saat ini, M Prasetyo, merupakan mantan politisi Nasdem. Prasetyo mundur dari Nasdem usai diminta menjadi Jaksa Agung oleh Jokowi. Sebelumnya dia merupakan anggota Komisi III DPR. 

Feri menyayangkan sikap Prasetyo terkait dengan penuntasan kasus HAM. Menurut catatan Kontras sejak 2015, Prasetyo mengusulkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu diselesaikan dengan pembentukan komite rekonsiliasi yang terdiri atas Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perihal ini patut disayangkan karena tim gabungan ini menyimpang dari prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses penyelesaian yang cenderung eksklusif," kata dia.

Baca juga: Ketika Dijenguk Jaksa Agung, Wiranto Nostalgia Kenangan Tugas di Jawa Timur

Selain itu, dia juga berharap agar kabinet di pemerintahan Jokowi nanti tidak lagi diisi oleh aktor-aktor yang memiliki catatan sejarah kelam masa lalu atau diduga terlibat kejahatan HAM.

"Semoga pemerintahan selanjutnya bisa menuntaskan persoalan HAM karena ini disadari Jokowi merupakan beban politik bangsa. Sampai kapanpun ini akan terus dipertanyakan sebelum selesai," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.