Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Kompas.com - 17/10/2019, 21:39 WIB
Direktur Koordinasi KontraS Feri Kusuma (tengah) saat memberikan keterangan pers soal HAM di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Koordinasi KontraS Feri Kusuma (tengah) saat memberikan keterangan pers soal HAM di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinasi KontraS Feri Kusuma menyebutkan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla telah memasukkan pembentukan komite ad hoc untuk tuntaskan kasus pelanggaran HAM ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sayangnya, pembentukan komite ad hoc tersebut hanya sebatas tercantum dalam RPJMN di periode 2014-2019.

"Pemerintah Jokowi dalam RPJMN menyebutkan pembentukan komite ad hoc untuk selesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Itu pun sampai sekarang enggak ada barangnya," kata Feri dalam diskusi Proyeksi 5 Tahun Pemerintahan Mendatang bidang HAM di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Pada pemerintahan baru Jokowi bersama Ma'ruf Amin nanti, pihaknya meminta agar komite tersebut tetap dibentuk.

Komite tersebut dibutuhkan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan harus bertanggung jawab langsung di bawah presiden.

"Komite ini harus diisi figur-figur independen yang bebas dari intervensi dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," kata dia.

Baca juga: Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Maruf

Menurut Feri, usulan pembentukan komite ini untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus HAM berat masa lalu yang kasusnya sudah diselidiki Komnas HAM, tapi tak disidik Kejaksaan Agung.

"Harapan kami, ini bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM ini," ujar dia.

Kompas TV Jenazah datang dengan menggunakan ambulans milik Rumah Sakit Bhayangkara, Medan, Sumatera Utara.<br /> <br /> Pihak keluarga mendapat kabar dari pihak kepolisian yang meminta agar jenazah menjalani otopsi guna mengungkap penyebab meninggalnya almarhum Golfrid Siregar.<br /> <br /> Almarhum Golfrid Siregar ditemukan meninggal tidak sadarkan diri di fly over Simpang Pos Medan 3 Oktober lalu. Rekan-rekan Golfrid di Walhi Sumut menduga Golfrid telah menjadi korban kekerasan karena korban selama ini aktif sebagai pembela hak asasi manusia khususnya pada isu lingkungan. #Walhi #Aktivis #GolfridSiregar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.