Korupsi Tak Disinggung dalam Pidato Pelantikan, ICW: Anak Tiri di Periode ke-2 Jokowi

Kompas.com - 21/10/2019, 11:21 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). ANTARA/ AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menyayangkan tak disinggungnya masalah korupsi dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10/2019) kemarin.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, hal itu menandakan bahwa agenda pemberantasan korupsi tak menjadi prioritas pemerintahan jilid kedua Jokowi.

"Apapun pernyataan dalam pidato itu merupakan refleksi dari concern pemerintah sesungguhnya, kalau justru tak terungkap secara eksplisit menurut saya justru itu tidak berada di dalam agenda prioritas," kata Donal kepada Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Resmi Dilantik, Berikut Pidato Lengkap Presiden Jokowi

Namun demikian, Donal mengaku tak kaget dengan hal tersebut. Sebab, dalam beberapa pidato terakhirnya, Jokowi tidak menyinggung masalah korupsi.

"Pada akhirnya kita melihat agenda reformasi hukum, pemberantasan korupsi, akan menjadi anak tiri dalam periode kedua Presiden Jokowi," ujar Donal.

Donal menambahkan, bukti lemahnya komitmen pemberantasan korupsi juga ditandai dengan berlarut-larutnya penerbitan perppu terkait revisi UU KPK hingga tak dilibatkannya KPK dalam menyaring kandidat menteri.

Baca juga: Pidato Presiden, Jokowi Sampaikan 5 Program Kerja Utamanya di Masa Mendatang

Donal melanjutkan, komitmen pemberantasan korupsi pada periode pertama Jokowi justru terlihat lebih kuat dengan dimasukkannya agenda pemberantasan korupsi dalam Nawacita.

"Ya implementasinya tetap lemah, apalagi kemudian secara konsep tidak disusun di periode sekarang. Menurut saya, implementasinya akan lebih rendah lagi," kata Donal.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tambah Staf Khusus, Gerindra Tak Masalah jika Sesuai Aturan

Jokowi Tambah Staf Khusus, Gerindra Tak Masalah jika Sesuai Aturan

Nasional
Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik soal Tugas dan Fungsi Stafsus Baru

Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik soal Tugas dan Fungsi Stafsus Baru

Nasional
LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X