Ngabalin Sebut Ada Perubahan Nomenklatur dan Penambahan Pos Wakil Menteri

Kompas.com - 20/10/2019, 17:26 WIB
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONTenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, akan ada perubahan nomenklatur kementerian di periode kedua Joko Widodo.

Ia berharap, Jokowi akan mengumumkan nomenklatur kementerian usai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019) sore.

"Ada beberapa nomenklatur, seperti nomenklatur yang ada lembaga dan badan. Mudah-mudahan lepas Maghrib kita bisa dengar beberapa nomenklatur yang sudah Bapak Presiden susun," kata Ngabalin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Ngabalin mengatakan, selain kemungkinan perubahan nomenklatur ada juga kemungkinan penambahan posisi wakil menteri di sejumlah kementerian/lembaga.

Sebab, menurut dia, beberapa lembaga dan kementerian akan lebih banyak diisi oleh kerja teknis. Ini menuntut peran yang bisa diisi oleh wakil menteri.

"Karena itu tadi saya bilang bahwa untuk periode kedua ini cukup komplet, karena presiden sangat concern terhadap beberapa masukan dan usulan," ujar dia.

Kendati demikian, Ngabalin enggan mengungkapkan jumlah wakil menteri baru yang akan ditambah presiden.

Ia hanya mengatakan, wakil menteri itu akan diisi oleh unsur partai politik.

Ngabalin mengatakan, tak hanya unsur parpol, unsur dari profesional dan politisi yang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan juga akan mengisi posisi wakil menteri.

"Cuma memang Presiden mengharapkan agar tingkat kompetensi yang dipercaya diamanahkan untuk menduduki pos-pos itu adalah mereka yang punya kemampuan, kapasitas," ucap Ngabalin.

"Yang lebih terpening itu adalah memiliki keberanian untuk menyampaikan kepada publik apa dan bagaimana yang sudah dikerjakan," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X