Ngabalin Sebut Ada Perubahan Nomenklatur dan Penambahan Pos Wakil Menteri

Kompas.com - 20/10/2019, 17:26 WIB
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONTenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, akan ada perubahan nomenklatur kementerian di periode kedua Joko Widodo.

Ia berharap, Jokowi akan mengumumkan nomenklatur kementerian usai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019) sore.

"Ada beberapa nomenklatur, seperti nomenklatur yang ada lembaga dan badan. Mudah-mudahan lepas Maghrib kita bisa dengar beberapa nomenklatur yang sudah Bapak Presiden susun," kata Ngabalin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Ngabalin mengatakan, selain kemungkinan perubahan nomenklatur ada juga kemungkinan penambahan posisi wakil menteri di sejumlah kementerian/lembaga.

Sebab, menurut dia, beberapa lembaga dan kementerian akan lebih banyak diisi oleh kerja teknis. Ini menuntut peran yang bisa diisi oleh wakil menteri.

"Karena itu tadi saya bilang bahwa untuk periode kedua ini cukup komplet, karena presiden sangat concern terhadap beberapa masukan dan usulan," ujar dia.

Kendati demikian, Ngabalin enggan mengungkapkan jumlah wakil menteri baru yang akan ditambah presiden.

Ia hanya mengatakan, wakil menteri itu akan diisi oleh unsur partai politik.

Ngabalin mengatakan, tak hanya unsur parpol, unsur dari profesional dan politisi yang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan juga akan mengisi posisi wakil menteri.

"Cuma memang Presiden mengharapkan agar tingkat kompetensi yang dipercaya diamanahkan untuk menduduki pos-pos itu adalah mereka yang punya kemampuan, kapasitas," ucap Ngabalin.

"Yang lebih terpening itu adalah memiliki keberanian untuk menyampaikan kepada publik apa dan bagaimana yang sudah dikerjakan," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X