Periode Pertama, Jokowi Dinilai Dikelilingi Ekosistem yang Tak Prioritaskan HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menilai, Presiden Joko Widodo tak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu di periode pertama pemerintahannya.

Menurut INFID, hal ini lebih disebabkan karena lingkungan di sekitar presiden yang kurang mendukung.

Jokowi dalam pemerintahan pertamanya diduga dikelilingi oleh orang-orang yang tak punya prioritas dalam penegakan HAM.

"Terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu termasuk penghilangan korban secara paksa yang tak bisa dilakukan dalam periode pertama karena tidak ada lingkungan yang mendukung dan ekosistem yang kondusif," kata Perancang Program Senior bidang HAM dan Demokrasi INFID Mugiyanto Sipin dalam konferensi pers di kantor Amensty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: Komnas HAM Minta Jokowi-Maruf Utamakan Penyelesaian Persoalan Papua

Mugiyanto mengatakan, kesimpulan ini diambil atas sejumlah fakta. Misalnya, dalam hal Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jokowi menunjuk Wiranto yang merupakan terduga pelanggar HAM masa lalu.

Selain itu, kursi Kepala Jaksa Agung RI diberikan kepada politisi sehingga diduga banyak berkas penyelidikan yang tak dilanjutkan.

Terakhir, Menteri Hukum dan HAM diisi oleh Yasonna Laoly yang tidak lain adalah politisi PDI-Perjuangan.

Baca juga: Komnas HAM Minta Jokowi-Maruf Utamakan Penyelesaian Persoalan Papua

INFID menilai, Yasona dalam kerjanya lebih memprioritaskan agenda partai ketimbang kepentingan negara.

"Lingkungan yang mendukung, ekosistem yang mengarah pada HAM itu tidak ada di periode pertama," ujar Mugiyanto.

Oleh karenanya, jelang pengumuman kabinet kerja Jokowi periode kedua, INFID meminta kepala negara betul-betul selektif dalam memilih menteri.

Baca juga: Komnas HAM Menduga Ada Mobilisasi Massa dalam Kerusuhan Wamena

Posisi-posisi yang berkaitan langsung dengan pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu harus dipastikan independen, berdedikasi, berintegritas, dan punya rekam jejak yang baik dalam bidang HAM.

"Tanpa itu lima tahun terakhir ini akan terulang lagi dan itu kami harapkan dilakukan presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin di periode 2019-2024 ini," kata Mugiyanto.