Komnas HAM Minta Jokowi-Ma'ruf Utamakan Penyelesaian Persoalan Papua

Kompas.com - 18/10/2019, 18:32 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik meminta permasalahan HAM di Papua menjadi prioritas pertama bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kepada Pak Jokowi, dari mulai kami diangkat jadi komisioner Komnas HAM, selalu kami katakan ada banyak masalah HAM di Indonesia, yang paling krusial adalah di Papua. Jelang dilantik, kami meminta tolong tempatkan masalah Papua menjadi nomor satu," ujar Taufan dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Taufan menerangkan, dalam kewenangan yang dimilikinya, Komnas HAM memfasilitasi semua pihak untuk berdialog terkait penyelesaian konflik dan permasalahan HAM di Papua.

Baca juga: Komnas HAM Menduga Ada Mobilisasi Massa dalam Kerusuhan Wamena

Ia mengaku, ketika mengunjungi Papua pada 13-17 Oktober 2019, para tokoh Papua yang ditemui Komnas HAM menginginkan adanya dialog dengan pemerintah.

"Kami bersedia memfasilitasi semua permasalahan HAM di Papua dengan dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua. Mereka bertanya, kapan kami bisa berdialog," tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Amiruddin menambahkan, pihaknya berharap kabinet yang baru akan memberikan perhatian penuh soal Papua.

Ia menantang pemerintah Jokowi-Ma'ruf untuk membuat langkah konkret tiga bulan pertama dalam periodenya untuk menyelesaikan sengkarut masalah Papua.

"Kita lihat dalam tiga bukan ke depan langkah apa yang akan diambil. Termasuk apakah masalah di Wamena, kami dari Komnas HAM ingin kabinet baru dalam tiga bulan ke depan bisa melakukan langkah konkret yang terukur," ujar Amiruddin.

Diberitakan, dalam peristiwa akhir-akhir ini, terdapat dua kerusuhan yang terjadi di Papua. Kerusuhan di Papua yang pertama dipicu perbuatan rasisme di asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Peristiwa tersebut memunculkan kerusuhan besar-besaran di Manokwari, Papua Barat. Kerusuhan tersebut juga menyebar ke wilayah Papua lainnya.

Selesai kerusuhan itu, terjadi kerusuhan di Wamena yang berawal dari aksi unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019).

Baca juga: RI Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Komnas HAM: Dukungan Kami Tidak Gratis

Demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

Unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswa di Wamena.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto menyatakan bahwa korban tewas berjumlah 33 orang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X