Komnas HAM Minta Jokowi-Ma'ruf Utamakan Penyelesaian Persoalan Papua

Kompas.com - 18/10/2019, 18:32 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik meminta permasalahan HAM di Papua menjadi prioritas pertama bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kepada Pak Jokowi, dari mulai kami diangkat jadi komisioner Komnas HAM, selalu kami katakan ada banyak masalah HAM di Indonesia, yang paling krusial adalah di Papua. Jelang dilantik, kami meminta tolong tempatkan masalah Papua menjadi nomor satu," ujar Taufan dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Taufan menerangkan, dalam kewenangan yang dimilikinya, Komnas HAM memfasilitasi semua pihak untuk berdialog terkait penyelesaian konflik dan permasalahan HAM di Papua.

Baca juga: Komnas HAM Menduga Ada Mobilisasi Massa dalam Kerusuhan Wamena

Ia mengaku, ketika mengunjungi Papua pada 13-17 Oktober 2019, para tokoh Papua yang ditemui Komnas HAM menginginkan adanya dialog dengan pemerintah.

"Kami bersedia memfasilitasi semua permasalahan HAM di Papua dengan dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua. Mereka bertanya, kapan kami bisa berdialog," tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Amiruddin menambahkan, pihaknya berharap kabinet yang baru akan memberikan perhatian penuh soal Papua.

Ia menantang pemerintah Jokowi-Ma'ruf untuk membuat langkah konkret tiga bulan pertama dalam periodenya untuk menyelesaikan sengkarut masalah Papua.

"Kita lihat dalam tiga bukan ke depan langkah apa yang akan diambil. Termasuk apakah masalah di Wamena, kami dari Komnas HAM ingin kabinet baru dalam tiga bulan ke depan bisa melakukan langkah konkret yang terukur," ujar Amiruddin.

Diberitakan, dalam peristiwa akhir-akhir ini, terdapat dua kerusuhan yang terjadi di Papua. Kerusuhan di Papua yang pertama dipicu perbuatan rasisme di asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Peristiwa tersebut memunculkan kerusuhan besar-besaran di Manokwari, Papua Barat. Kerusuhan tersebut juga menyebar ke wilayah Papua lainnya.

Selesai kerusuhan itu, terjadi kerusuhan di Wamena yang berawal dari aksi unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019).

Baca juga: RI Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Komnas HAM: Dukungan Kami Tidak Gratis

Demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

Unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswa di Wamena.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto menyatakan bahwa korban tewas berjumlah 33 orang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X