Komnas HAM Minta Jokowi-Ma'ruf Utamakan Penyelesaian Persoalan Papua

Kompas.com - 18/10/2019, 18:32 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik meminta permasalahan HAM di Papua menjadi prioritas pertama bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kepada Pak Jokowi, dari mulai kami diangkat jadi komisioner Komnas HAM, selalu kami katakan ada banyak masalah HAM di Indonesia, yang paling krusial adalah di Papua. Jelang dilantik, kami meminta tolong tempatkan masalah Papua menjadi nomor satu," ujar Taufan dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Taufan menerangkan, dalam kewenangan yang dimilikinya, Komnas HAM memfasilitasi semua pihak untuk berdialog terkait penyelesaian konflik dan permasalahan HAM di Papua.

Baca juga: Komnas HAM Menduga Ada Mobilisasi Massa dalam Kerusuhan Wamena

Ia mengaku, ketika mengunjungi Papua pada 13-17 Oktober 2019, para tokoh Papua yang ditemui Komnas HAM menginginkan adanya dialog dengan pemerintah.

"Kami bersedia memfasilitasi semua permasalahan HAM di Papua dengan dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua. Mereka bertanya, kapan kami bisa berdialog," tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Amiruddin menambahkan, pihaknya berharap kabinet yang baru akan memberikan perhatian penuh soal Papua.

Ia menantang pemerintah Jokowi-Ma'ruf untuk membuat langkah konkret tiga bulan pertama dalam periodenya untuk menyelesaikan sengkarut masalah Papua.

"Kita lihat dalam tiga bukan ke depan langkah apa yang akan diambil. Termasuk apakah masalah di Wamena, kami dari Komnas HAM ingin kabinet baru dalam tiga bulan ke depan bisa melakukan langkah konkret yang terukur," ujar Amiruddin.

Diberitakan, dalam peristiwa akhir-akhir ini, terdapat dua kerusuhan yang terjadi di Papua. Kerusuhan di Papua yang pertama dipicu perbuatan rasisme di asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Peristiwa tersebut memunculkan kerusuhan besar-besaran di Manokwari, Papua Barat. Kerusuhan tersebut juga menyebar ke wilayah Papua lainnya.

Selesai kerusuhan itu, terjadi kerusuhan di Wamena yang berawal dari aksi unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019).

Baca juga: RI Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Komnas HAM: Dukungan Kami Tidak Gratis

Demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

Unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswa di Wamena.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto menyatakan bahwa korban tewas berjumlah 33 orang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X