Survei Litbang Kompas: 58,8 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei Litbang Kompas per Oktober 2019 menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebesar 58,8 persen.

Jika dilihat dari tahun ke tahun, tingkat kepuasan masyarakat tersebut cukup fluktuatif.

Tingkat kepuasan tertinggi direkam dalam survei Litbang Kompas pada April 2018, yakni 72,2 persen.

Sementara itu, tingkat kepuasan terendah sempat terekam pada April 2015 yakni 53,8 persen.

Dikutip dari Harian Kompas, dari hasil survei opini publik itu, dapat disimpulkan dua kesan.

Baca juga: Presiden Jokowi, Kalla, dan Maruf Amin Akan Hadir di Kongres V PDI-P

Pertama, Jokowi mampu menjaga sentimen publik tetap positif terhadap kinerja pemerintahan ataupun citra dirinya.

Dari sisi kepuasan publik, pada awal pemerintahannya, sebesar 65,1 persen responde yang menyatakan ”puas”. Pada akhir periode pertama pemerintahannya, sebagian besar publik masih menyatakan ”puas”.

Cira Jokowi pun masih terbilang positif. Saat awal ia berkuasa, 89,9 persen menyatakan citra Jokowi ”baik”. Pada survei kali ini sebanyak 73,3 persen menilainya ”baik”.

Kesan kedua, yakni meski kinerja dan citranya terbilang positif, hasil survei juga mengindikasikan kecenderungan penurunan. Kecenderungan itu konsisten terjadi sejak 1,5 tahun terakhir.

Melihat hasil survei tersebut, Jokowi dianggap masih mampu menjaga harmonisasi relasi politik antara publik dan kekuasaan negara.

Meski begitu, tingginya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dalam lima tahun pertama tak menjamin langkahnya makin ringan dalam mengelola negara di periode kedua.

Peliknya berbagai persoalan bangsa yang belakangan mencuat menjadi PR besar yang harus diselesaikan di lima tahun berikutnya.

Di penghujung periode pertamanya, banyak tuntutan bangsa yang jadi fokus pergulatan Jokowi. Salah satunya menyatukan kembali keterbelahan politik pasca-Pemilu 2019.

Namun, di sisi lain, muncul konflik di Papua yang dilatarbelakangi rasisme. Aksi ini kemudian berujung pada kekerasan dan pengrusakan.

Belum lagi masalah ekonomi, bagaimana pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi sekaligus menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan.

Baca juga: Usai Silaturahim dengan Presiden Jokowi, Kalla ke Rumah Megawati