Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Kami Sudah Siapkan Nama Menteri, Biar Presiden yang Umumkan

Kompas.com - 18/10/2019, 09:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pengumuman kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Partai Nasdem enggan memberikan bocoran terkait nama-nama kadernya yang ditunjuk untuk mengisi kursi menteri.

Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, memang sudah ada nama calon menteri dari Nasdem, tetapi Nasdem menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi untuk mengumumkan.

"Partai sudah siap nama, tapi biar Presiden yang menyampaikan ke publik ya," kata Irma kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Pengamat: Koalisi Belum Tentu Berujung Jatah Menteri bagi Kader

Irma menegaskan, sejak awal, partainya mendukung Jokowi-Ma'ruf tanpa syarat dan mahar. Oleh karenanya, soal jumlah dan kursi menteri Nasdem serahkan sepenuhnya pada presiden.

Irma menyebut, hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Nasdem hanya menyiapkan kader-kader andalan yang mereka yakini dapat membantu presiden dalam menyelesaikan program kerja selama lima tahun.

"Soal teman-teman partai koalisi mengincar posisi dan minta sejumlah kursi menteri, kami tidak ingin ikut campur, karena itu urusan dapur mereka masing-masing. Yang pasti kami tidak ingin membebani presiden dalam penyusunan kabinet," ujar Irma.

Baca juga: Ketua DPP Nasdem: Semua Parpol Dukung Pemerintah, Ini Bahaya

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya sejak awal mempercayakan keputusan soal menteri sepenuhnya kepada Jokowi.

Sekalipun masih ada hal-hal yang akan dipertimbangkan, akan didiskusikan presiden bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Johnny pun meminta masyarakat bersabar menanti pengumuman Kabinet Indonesia Kerja II.

"Segenap masyarakat ada baiknya bersabar dan tunggu pengumanan anggota kabinet KIK II. Perlu juga ada element of surprise," kata Johnny.

Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Namun, hingga kini Jokowi masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.

Jokwoi melalui akun Twitternya menyebut, susunan kabinet telah rampung. Tetapi bakal ia umumkan usai pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Yang jelas, susunan kabinet sudah rampung. Saya umumkan segera setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober, bisa hari yang sama, atau setelahnya," tulis Jokowi. 

 

Kompas TV Partai Gerindra belum memutuskan secara resmi apakah bergabung di koalisi pemerintah atau oposisi, sementara Sandiaga Uno secara pribadi lebih setuju jika Gerindra tetap menjadi oposisi. Ke mana sebetulnya arah politik dari Partai Gerindra? Apakah benar ada dua pendapat di Gerindra yang membuat partai itu belum mengambil sikap tegas? Bagaimana pula dengan PKS yang kemungkinan akan sendirian menjadi oposisi?<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com