Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 18/10/2019, 02:21 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Charles Honoris menilai masyarakat tetap mengapresiasi lima tahun kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meski ada sejumlah dinamika yang terjadi di penghujung masa jabatan.

Menurut dia, hal ini terlihat dari hasil survei Litbang Kompas Oktober 2019 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK tetap tinggi, yakni 58,8 persen.

“Ini adalah bukti bahwa rakyat Indonesia tetap mengapresiasi positif kerja-kerja pemerintah, terlepas dari segala dinamika yang terjadi belakangan ini,” kata Charles dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Maruf

Dalam publikasi survei yang dilakukan Litbang Kompas hari ini, Kamis, juga ditunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berbanding lurus dengan citra diri Presiden Jokowi.

Sebanyak 73,3 persen responden menilai citra diri Jokowi baik.

“Citra baik Jokowi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan oleh pemerintah di sejumlah bidang dalam 5 tahun terakhir tidak lain adalah berkat kepemimpinan yang baik dari Sang Presiden,” ujar anggota DPR ini.

Baca juga: Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Charles menilai, tingkat kepuasaan masyarakat dan citra diri “baik” Jokowi yang tetap tinggi di ujung masa pemerintahan adalah wujud optimisme dalam menyongsong periode kedua.

“Optimisme ini jadi modal penting Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan jajaran pemerintahan yang terbentuk nantinya, untuk terus bekerja, kerja, kerja menggenapi janji-janji kampanyenya,” ujarnya.

Charles menyadari, tantangan pemerintahan Jokowi Ma’ruf Amin ke depan tidaklah mudah, baik internal maupun eksternal.

Baca juga: PSHK: 4 Tahun Pertama Pemerintahan Jokowi, Eksekutif Hiper Regulasi

Ada tantangan konsolidasi nasional sampai ancaman resesi global yang harus dihadapi. Namun, dengan modal optimisme masyarakat dan konsistensi kerja keras pemerintah, ia yakin tantangan tersebut bisa teratasi.

“Tidak ada tantangan yang terlalu besar, jika kita semua bersatu padu dan bergotong royong menghadapinya,” imbuhnya.

Survei Litbang Kompas dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia pada 19 September-4 Oktober 2019.

Responden dipilih acak bertahap (multistage random sampling) dengan tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error +/- 2,83 persen.

Kompas TV Jelang akhir massa tugasnya menteri perhubungan Budi Karya Sumadi, hari ini (17/10) bertemu Presiden Joko Widodo. Budi Karya Sumadi enggan menanggapi peluangnya apakah akan masuk kembali dalam kabinet mendatang atau tidak. Presiden terpilih Joko Widodo kembali melemparkan teka-teki kepada publik terkait susunan kabiner kerja jilid II.<br /> Melalui akun media sosialnya, Joko Widodo meminta masyarakat bersabar, karena susunan kabinet akan diumumkan sebentar lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com