Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra: Urusan Gabung Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Kompas.com - 16/10/2019, 17:56 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra memberikan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politiknya.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

"Urusan koalisi atau tidak kami serahkan ke Ketua Dewan Pembina (Prabowo)," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Dahnil: Tak Ada Tawaran Menteri ke Pak Prabowo

Kendati demikian Muzani belum dapat memastikan kapan Prabowo mengumumkan secara resmi sikap politiknya itu.

Ia hanya menegaskan bahwa seluruh kader Partai Gerindra akan mendukung apapun keputusan Prabowo.

"Kita semua bertekad berada di belakang beliau apa yang menjadi keputusan," kata Muzani.

Secara terpisah, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memastikan apakah menerima atau menolak konsep yang ditawarkan Prabowo.

Adapun konsep yang ditawarkan terkait pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan.

"Tergantung dengan Pak jokowi, yang jelas kita sudah sampaikan konsepsinya. Itu yang paling penting," ujar Dahnil.

"Yang paling penting adalah Pak Prabowo sudah menyampaikan konsepsinya dari dorongan besar ekonomi. Mau digunakan atau tidak tentu kita serahkan pada Pak Jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan," tutur dia.

Menurut Dahnil, Prabowo mempersilakan jika Presiden Jokowi ingin menggunakan konsep yang ditawarkan untuk lima tahun ke depan.

Prabowo juga tidak keberatan jika konsep tersebut akhirnya digunakan tanpa melibatkan Partai Gerindra di dalam pemerintahan.

"Bila konsepsi itu ingin digunakan Pak Jokowi kami persilakan baik itu dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Gerindra. Yang jelas Pak Prabowo siap bekerja sama untuk kepentingan NKRI," tutur dia.

Selain itu, Dahnil menegaskan bahwa Prabowo dan petinggi partai tidak pernah membicarakan nama-nama yang ditawarkan menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: 3 Sikap Politik Prabowo di Hadapan Ribuan Kader Gerindra

Ia juga membantah adanya kabar yang menyebut Prabowo menginginkan posisi menteri tertentu dalam kabinet.

Menurut Dahnil, belum pernah ada tawaran posisi menteri yang ditawarkan kepada Prabowo.

"Bagaimana mungkin dibahas (posisi menteri) apabila tidak ditawarkan," kata Dahnil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com