Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilarang Jokowi, Karnaval Budaya Usai Pelantikan Dipastikan Batal

Kompas.com - 16/10/2019, 15:15 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo melarang pendukungnya menggelar karnaval budaya usai pelantikannya bersama Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10/2019). Akibat larangan itu, acara karnaval pun dipastikan batal.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Jokowi pada dasarnya sangat mengapresiasi upaya relawan yang menginginkan adanya sebuah acara syukuran berupa karnaval budaya.

Tetapi, Jokowi ingin acara pelantikannya berlangsung khidmat dan tidak digelar secara berlebihan.

"Jadi untuk itu lah tidak perlu dilakukan acara seperti yang saya sebutkan tadi, karnaval dan seterusnya. Karena Presiden inginkan, sudah, jalan saja sederhana, tetap khimdat, dan beliau ingin segera bekerja," kata Moeldoko dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Diarak Hingga Nobar, Ini Bocoran Syukuran Pelantikan Jokowi-Maruf

 

Moeldoko berharap seluruh relawan dan pendukung bisa menerima keputusan Jokowi ini.

Presiden tak ingin ada pesta berlebihan dan arak-arakan karena ingin langsung fokus bekerja.

Ia juga membantah bahwa permintaan Jokowi untuk membatalkan karnaval ini diambi karena masalah keamanan.

"Intinya presiden, sudah mau kerja saja. Tidak usah ada euforia," ujar Moeldoko.

Baca juga: Panitia Siapkan 5 Layar Raksasa Nobar Pelantikan Jokowi-Maruf

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) yang juga hadir dalam kesempatan itu menyatakan, dapat memahami keputusan Presiden tersebut.

Ia mengakui bahwa persiapan perayaan pelantikan sebenarnya sudah berjalan.

"Bahkan kami sudah persiapkan banyak hal termasuk pawai gajah dari Way Kambas, tarian-tarian dari seluruh provinsi Indonesia dan banyak hal untuk semarakkan dan meriahkan acara pada Minggu 20 Oktober. Tapi karena berbagai pertimbangan, kami pahami persiapan-persiapan ini dengan berat hati kita tiadakan," kata Budi.

Baca juga: Ditanya Kondisi Jelang Pelantikan, Ma’ruf Amin: Masih Kuat Jalan 4 Kilometer

 

Ketua Pelaksana Syukuran Inagurasi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Andi Gani Nena Wea juga memastikan akan mengikuti instruksi Jokowi agar acara karnaval budaya ditiadakan.

"Di Jakarta parade budaya kami batalkan," kata dia.

Kendati demikian, menurut dia relawan dan pendukung Jokowi akan tetap datang ke Istana. Menurut dia, kehadiran massa dalam jumlah besar ini tidak bisa dihindari.

"Kami akan sambut presiden saat pulang ke Istana. Kami tidak akan biarkan Pak Jokowi sendirian," kata dia.

Kompas TV Pimpinan MPRkemarin (15/10) menggelar rapat koordinasi bersama panglima TNI dan Kapolri. Rapat membahas persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin.<br /> <br /> Dalam rapat, MPR bersama TNI-Polri mematangkan persiapan pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019.<br /> <br /> Selain panglima TNI dan Kapolri, turut hadir juga kepala BIN Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ketua KPU, serta perwakilan partai politik. #PelantikanPresiden #TNIPolri #MPR


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com