Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Prediksi Tak Cuma PKS yang Jadi Oposisi di Parlemen

Kompas.com - 15/10/2019, 16:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksi, tak hanya PKS yang akan menjadi oposisi di parlemen.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi merapatnya partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke koalisi pemerintah.

Partai pengusung Prabowo-Sandiaga yang diisukan merapat ke koalisi pemerintah di antaranya Gerindra, Demokrat, dan PAN.

"Belum tentu (cuma PKS), tunggu saja deh. Saya tidak ingin memberikan komentar banyak soal koalisi soalnya saya tidak dalam arus itu," ujar Kalla di Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: PKS Minta Jokowi Tak Tarik Partai Baru Masuk Koalisi Pemerintah

Kalla mengatakan, pemerintahan yang baik sedianya memiliki sistem kontrol yang efektif dengan keberadaan oposisi yang kuat.

"Tentu urusan presiden dan wakil presiden membangun suatu koalisi yang cocok untuk lima tahun ke depan dan persatuan nasional. Namun, suatu pemerintah efektif harus ada check and balance. Jadi bagaiamanapun walaupun kecil tetap ada check and balance," kata Kalla.

Sejumlah partai pengusung Prabowo-Sandiaga bertemu Presiden Joko Widodo, di antaranya Gerindra, PAN, dan Demokrat.

Baca juga: Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Jokowi bahkan mengakui pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membahas soal kerja sama dalam membentuk koalisi pemerintah.

Hanya PKS selaku partai pengusung Prabowo-Sandi yang tak bertemu Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com