YLBHI: Tunjuk Wiranto Jadi Menteri, Jokowi Catat Sejarah Buruk HAM

Kompas.com - 14/10/2019, 19:24 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mencatat sejarah buruk di bidang HAM karena menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada periode pertama pemerintahannya. 

Hal itu, menurut Isnur, mengurangi kepercayaan publik terhadap Jokowi.

"Ketika Pak Jokowi di Nawacita berjanji mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, keluarga (korban) mulai percaya, masyarakat mulai percaya Pak Jokowi orang bersih," kata Isnur dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

"Tetapi ketika dia mengangkat Wiranto sebagai Menko Polhukam, itu satu catatan yang sangat buruk dalam sejarah HAM di Indonesia," ucap dia. 

Baca juga: Panitia Sediakan Kuliner Nusantara Gratis Saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Isnur menyebut, Wiranto adalah seorang yang diduga melakukan pelanggaran HAM pada masa lalu.

Menurut dia, tidak akan mungkin seorang yang pernah melanggar HAM kemudian bisa mengungkap kasus pelanggaran HAM berat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, diangkatnya Jaksa Agung dari kalangan politisi, kata Isnur, juga semakin mengecilkan upaya pengungkapan kasus pelanggaran HAM.

"Bagaimana mungkin hukum yang harusnya netral, hukum yang harusnya tidak memihak kepada siapa pun, hukum yang tidak menjadi alat politik, diangkat dari orang kalangan parpol, dari Nasdem," ujar dia.

Ke depan, Isnur memprediksi isu HAM lagi-lagi tidak akan diperhatikan. Sebab, ia memprediksi Jokowi bakal berkoalisi dengan Prabowo Subianto pada pemerintahan keduanya. 

Baca juga: Panitia Sediakan Kuliner Nusantara Gratis Saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Seperti yang diketahui, Prabowo pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM 1998.

"Pertanyaannya, ketika dia (Jokowi) bersalaman, dia berkoalisi, bahkan bersahabat sangat mesra, bagaimana besok-besok? Bagaimana tuntutan korban penculikan di masa lalu menuntut Pak Prabowo dibawa ke pengadilan HAM?" kata Isnur.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X