Kompas.com - 14/10/2019, 18:10 WIB
Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/ DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Komisi II DPR, Markus Nari ingin jaksa KPK menghadirkan anggota DPR Melchias Marcus Mekeng dalam sidang lanjutan perkara kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang menjeratnya. 

"Memang saya sampaikan ke penasihat hukum ini. Karena yang kemudian kemarin juga sudah diminta dihadirkan saksi Mekeng saat pemeriksaan di KPK. Jangan sampai ini menjadi fitnah. Memang kami minta supaya dihadirkan. Supaya clear semuanya," kata Markus Nari di hadapan majelis hakim dan jaksa KPK jelang berakhirnya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/10/2019).

Menurut Markus, kehadiran Mekeng bisa menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menghasilkan putusan yang adil baginya. 

"Karena itu saya minta, jaksa yang saya hormati supaya bisa dihadirkan, karena alangkah eloknya kalau jaksa penuntut umum yang hadirkan dibanding kami. Karena ini bukan masalah ringan atau beratnya (hukuman) yang mulia," ujar dia.

Baca juga: Eni Saragih Mengaku Ditanya Penyidik soal Keterlibatan Mekeng dalam Kasus Samin Tan

Sementara itu, menurut penasihat hukum Markus Nari, Tommy Sihotang, keterangan Mekeng dalam berita acara pemeriksaan (BAP) bisa meringankan Markus.

Pihak kuasa hukum Markus juga akan menghadirkan saksi lain yang mungkin dapat meringankan terdakwa dalam persidangan. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Merespons keinginan Markus Nari, hakim ketua Frangki Tambuwun menilai, jaksa KPK bisa menghadirkan Mekeng mengingat ia pernah diperiksa oleh KPK dalam perkara Markus Nari.

"Jadi kalau toh dia tidak jadi (saksi) oleh jaksa penuntut umum, sekalipun ada dalam BAP bisa dijadikan saksi oleh terdakwa, ya. Umumnya ya bagi terdakwa selalu meringankan, ya, tetapi kalau dari jaksa penuntut umum bisa hadirkan ya silakan saja," kata Frangki.

Pada salah satu poin surat dakwaan jaksa disebutkan bahwa ketika masih dalam pembahasan penganggaran kembali proyek e-KTP, April 2012, mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo ditelepon oleh pengusaha Andi Narogong untuk datang ke Kafe Pandor di Jalan Wijaya Jakarta Selatan.

Pada pertemuan itu, berdasarkan surat dakwaan jaksa, Andi menyerahkan uang 1.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada Irvanto untuk diberikan kepada Markus Nari dan Mekeng yang sedang menunggu di ruang kerja Ketua DPR saat itu, Setya Novanto.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

Nasional
Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.