Kompas.com - 08/10/2019, 20:42 WIB
Sejumlah pelajar terlibat kerusuhan di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Mereka membakar sejumlah sepeda motor di depan pos polisi Palmerah. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSejumlah pelajar terlibat kerusuhan di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Mereka membakar sejumlah sepeda motor di depan pos polisi Palmerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri membentuk tim khusus untuk menginvestigasi serangkaian demonstrasi berujung kerusuhan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, 24 hingga 30 September 2019 lalu.

"Ada sebuah tim yang memang terbentuk sejak beberapa saat kejadian peristiwa itu. Jadi, bukan mau dibentuk, tapi sudah dibentuk sejak peristiwa itu terjadi," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Tim terdiri dari beberapa unsur di Polri, yakni Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) serta Polda Metro Jaya.

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Responden Percaya Demonstrasi Mahasiswa Tak Ditunggangi

Meski demikian, Asep tak merinci berapa jumlah anggota dalam tim hingga masa kerja tim itu. Saat ini, tim masih fokus melakukan investigasi.

"Diselidiki mengapa peristiwa itu terjadi dan sampai sekarang masih terus dalam penyelidikan ya," ujar Asep.

Diberitakan, demonstrasi menolak sejumlah rancangan undang-undang kontroversial sekaligus UU KPK hasil revisi terjadi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, beberapa waktu lalu. Demonstrasi itu berujung kerusuhan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kerusuhan itu pun menyebabkan sejumlah demonstran dan masyarakat terluka. Salah satunya mahasiswa Al Azhar Faisal Amir dan seorang pemuda yang hingga kini masih koma bernama Akbar Alamsyah.

Baca juga: Kapolri Sebut Rusuh Pasca-demonstrasi Mahasiswa Mirip Peristiwa 22 Mei

Ibu Faisal, Ratu Agung, menuturkan, pihaknya sudah melayangkan laporan ke Bareskrim Polri. Menurut Ratu, laporan langsung diterima karena Tim Advokasi Mahasiswa Korban Kekerasan yang menjadi kuasa hukum Faisal sudah mengirim surat aduan kepada Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Idham Azis.

Ratu menuturkan bahwa polisi akan membentuk tim khusus untuk mendalami kasus yang dialami Faisal.

"Hasil diskusi tadi, pertimbangannya saya enggak usah lagi buat laporan dari bawah, justru kata pihak kepolisian ini memotong birokrasi. Jadi suratnya kepada Kabareskrim habis itu langsung turun langsung dibentuk tim," kata Ratu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2019). 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

Nasional
Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Nasional
Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Nasional
Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Nasional
Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Nasional
Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Nasional
Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Nasional
Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Nasional
Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Nasional
Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Nasional
KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Nasional
Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Nasional
RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X